[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b875cca1-b9a8-4c11-8ef4-3839b2c59f57","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Situbondo No. 11 Tahun 2013","number","11","year","2013","published_date","2013-07-24","effective_date","2014-02-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Situbondo","place_of_enactment","Situbondo","theme","PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pendidikan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD 11/2014
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ABSTRAK:	\n \n bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 28 Peraturan\r\nPemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan\r\nPenyelenggaraan Pcndidikan, pcrlu dibentuk Peraturan\r\nDaerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten\r\nSitubondo. \n Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; Peraturan Bupati Situbondo Nomor 85 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Situbondo Tahun 2011–2015. \n Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan kabupaten situbondo mencakup ketentuan umum; dasar, fungsi dan tujuan pendidikan; prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan; hak dan kewajiban; bahasa pengantar; jalur, jenjang dan jenis pendidikan; wajib belajar; kurikulum; proses pembelajaran; standar kompetensi lulusan; penilaian hasil belajar; pendidikan dan tenaga kependidikan; pengelolaan; anggaran pendidikan; penerimaan peserta didik baru; pengendalian mutu pendidikan; evaluasi, akreditasi dan sertifikasi; pendirian, penggabungan dan pencabutan ijin satuan pendidikan; penyelenggaraan pendidikan asing; peran serta masyarakat; data dan informasi; pengawasan; sanksi; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2014. \n 55 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Situbondo. Latar belakangnya adalah pelaksanaan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Tujuan pendidikan adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Pendidikan diselenggarakan berdasarkan prinsip demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi HAM, transparansi, akuntabilitas, nilai keagamaan, dan kultur masyarakat.

Pemerintah Daerah memiliki hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah Daerah juga berkewajiban memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu bagi setiap warga masyarakat sampai pendidikan menengah, yang dibiayai dari APBD.

Peraturan ini mengatur jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, termasuk pendidikan formal, non formal, informal, inklusi, keagamaan, khusus, kepemudaan, keolahragaan, dan kebudayaan. Kurikulum mencakup muatan lokal seperti bahasa daerah dan baca tulis Al-Qur'an. Proses pembelajaran harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik per kelas.

Pendidik dan tenaga kependidikan memiliki hak dan kewajiban yang diatur, termasuk kesejahteraan, penghargaan, cuti, dan perlindungan. Kepala sekolah memiliki tugas dan tanggung jawab yang spesifik, termasuk melarang promosi komersial di sekolah dan mewujudkan lingkungan sekolah yang sehat dan aman.

Peraturan ini juga mengatur sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaan pendidikan berbasis sekolah dan masyarakat, anggaran pendidikan (minimal 20% dari APBD), penerimaan peserta didik baru, pengendalian mutu pendidikan, evaluasi, akreditasi, sertifikasi, pendirian, penggabungan, dan pencabutan izin satuan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan asing, peran serta masyarakat melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah, data dan informasi pendidikan, serta pengawasan.

","transitional_provisions","Semua ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.","sanctions","1. Pendidik dan tenaga kependidikan yang melalaikan tugas dikenakan sanksi sesuai ketentuan disiplin PNS atau perjanjian kerja.\n2. Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing, dan/atau dikeluarkan dari satuan pendidikan.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 71, 72, 73, dan 74 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SITUBONDO

REGIONAL REGULATION OF SITUBONDO REGENCY
NUMBER YEAR 2013
CONCERNING
ORGANIZATION OF EDUCATION IN SITUBONDO REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SITUBONDO,

Considering:

that as implementation of the provisions of Article 28 of Government Regulation Number 17 of 2010 concerning Management and Organization of Education, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Organization of Education in Situbondo Regency.

In view of:

The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 12 of 1950 concerning the Establishment of Regency Regions within the Province of East Java (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 19 of 1950, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 19) as amended several times, most recently by Law Number 2 of 1965 (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2 of 1965, Supplement to the State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b875cca1-b9a8-4c11-8ef4-3839b2c59f57","actionData","errors"]