[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b85b190d-5b66-4101-9791-9edace0927e2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2005-2025","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008","number","19","year","2008","published_date","2008-11-20","effective_date","2008-11-21","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bogor","place_of_enactment","Cibinong","theme","RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2005-2025","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

rencana - tata - ruang - wilayah - kaabupaten - bogor - tahun - 2005 - 2025
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD 2008/19
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2005-2025
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk mengarahkan pembangunana di Kab Bogor dalam rangka mewujudkan dinamisasi dan keterpaduan pembangunana antar sektor, daerah, dan masyarakata maka perlu membentuk Perda tentang Rencana Tata Ruang Eilayah Kab Bogor Tahun 2005-2025. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 6 Tahun 1967; UU No. 11 Tahun 1967; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 9 Tahu 1985; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 9 Tahun 1990; UU No. 4 Tahun 1992; UU No. 5 Tahun 1992; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 13 Tahun 1992; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 15 tahun 1992; UU No 23 Tahun 1997; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 tahun 2004; UU No. 3 Tahun 200; UU No. 20 Tahun 2002; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; PP No. 27 Tahun 1980; PP No. 23 Tahun 1982; PP No. 28 tahun 1985; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 69 Tahun 1996; PP No. 36 Tahun 1998; PP No. 68 Tahun 1998; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 10 Tahun 2000; UU No. 63 Tahun 2002; PP No. 16 Tahun 2004; PP No. 44 Tahun 2004; PP No. 15 Tahun 2005; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 34 Tahun 2006; PP No. 6 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 3 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; Perpres No. 32 Tahun 1990; Perpres No. 62 Tahun 2000; Perpres No. 36 Tahun 2005; Perpres No. 54 Tahun 2008; Permendagri N. 8 Tahun 1998; Permendagri No. 9 Tahun 1998; Permen Negara Agraria No. 2 Tahun 1999; Permen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1456.K/20/MEM/2000; Permen Energi dan Suber Daya Mineral No. 1457.K/20/MEN/2000; Permendagri No. 17 Tahun 2001; Kepermen Permukiman dan Prsarana Wilayah No. 327/KPTS/M/2002; Permendagri No. 147 Tahun 2004; Permen Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 375/M/KPTS/2004; Permen Permukiman dan Prasarana Wilayah No. 376/M/KPTS/2004; Permen Pekerjaan Umum No. 369/M/KPTS/2005; Permen Kehutanan No. P.14/Menhut -II/2006; Permendagri No. 28 Tahun 2008; Perda Prov Jabar No. 3 Tahun 2002; Perda Prov Jabar No. 2 Tahun 2003; Perda Prov Jabar No. 8 Tahun 2005; Perda prov Jabar No. 2 Tahu 2006; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2004; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2006; Perda Kab Bogor No. 7 tahun 2008. \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Asa Tujuan Kebijakan Dan Strategi Penataan Ruang Wilayah, Rencana Truktur Dan Pola Ruang Wilayah, Kawasan Strategis, Perencanaan Pemanfaatan Ruang Wilayah , Arahan Pengendalian Pemanfaatan, Hak Kewajiban Dan Peran Serta Masyarakat Dan Kelembagaan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2008. \n 141 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 1998 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Cibinong sampai dengan Tahun 2008.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 1998 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Cileungsi sampai dengan Tahun 2008.\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 1998 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Cileungsi sampai dengan Tahun 2008.\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 17 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor tahun 2005-2025. Latar belakangnya adalah untuk mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan, serta untuk menyesuaikan sistem penataan ruang dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Tujuan penataan ruang adalah mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, meningkatkan kualitas lingkungan pada kawasan lindung, mencapai pembangunan infrastruktur yang mendorong perkembangan wilayah dan perekonomian masyarakat, membangun dan mengembangkan perkotaan berhirarkis, serta mewujudkan rencana tata ruang yang lebih rinci sebagai arahan pengendalian, pengawasan, dan pelaksanaan pembangunan.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Pengembangan struktur ruang yang meliputi peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhirarki, serta peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata.\n2. Pengembangan pola ruang yang meliputi pengembangan kawasan lindung (pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pencegahan dampak negatif kegiatan manusia), kawasan budidaya (keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budidaya dan pengendalian perkembangan kegiatan budidaya), dan kawasan strategis (pengembangan kawasan strategis Puncak, industri, pertambangan, dan lintas administrasi daerah).\n\nPeraturan ini juga mengatur strategi pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan, sistem pusat permukiman perdesaan dan perkotaan, sistem prasarana wilayah, pola ruang wilayah, serta penatagunaan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya.","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini mulai dilaksanakan, seluruh peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","Arahan sanksi merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:\na. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang;\nb. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi sistem;\nc. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW;\nd. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW;\ne. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW;\nf. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan\ng. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BOGOR REGENCY

NUMBER : 19 YEAR : 2008

REGIONAL REGULATION OF BOGOR REGENCY
NUMBER 19 OF 2008

ABOUT

SPATIAL PLAN OF THE REGION
BOGOR REGENCY
YEAR 2005-2025

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BOGOR,

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=b85b190d-5b66-4101-9791-9edace0927e2","actionData","errors"]