[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b859857b-430d-47a3-8a12-3425f800152b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 3 Tahun 2018 tentang SISTEM RESI GUDANG","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 3 Tahun 2018","number","3","year","2018","published_date","2018-04-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow","place_of_enactment","Lolak","theme","SISTEM RESI GUDANG","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

sistem-resi-gudang
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.KAB.BOLMONG2018/3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG SISTEM RESI GUDANG
ABSTRAK:	\n \n - Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) U No. 9 Tahun 2006 tentang sistem Resi Gudang, sebagimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2011 Urusan Pemda di bidang pembinaan SRG meliputi: a. pembuatan kebijakan daerah untuk mempercepat pelaksanaan Sistem Resi Gudang, b. pengembangan komoditas unggulan di daerah, c. penguatan pelaku usaha ekonomi kerakyatan untuk mengembangkan pelaksanaan Sistem Resi Gudang; dan pemfasilitasian pengembangan pasar lelang komoditas. \n - Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n- UU No. 29 Tahun 1959; \r\n- UU No. 9 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2011; \r\n- UU No. 20 Tahun 2008; \r\n- UU No. 12 Tahun 2011; \r\n- UU No. 7 Tahun 2014; \r\n- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; \r\n- UU No. 36 Tahun 2007; \r\n- Permendagri No. 36 Tahun 2007; \r\n- Permendagri No. 26/M-DAG/DAG/PER/6/2007; \r\n- Permendagri No. 66/M-DAG/Per/12/2009; \r\n- Permendagri No. 80 Tahun 2015; \r\n- Perda Kab. Bolaang Mongondow No. 38 Tahun 2000; \n - Ruang lingkup Pengaturan dari Peraturan Daerah ini meliputi: a. percepatan Pelaksanaan SRG; b. penyusunan kebijakan daerah yang meliputi sosialisasi, pemberian subsidi, dan penyediaan kelengkapan sarana penunjang SRG; c. penetapan komoditas unggulan yang menjadi prioritas; d. persetujuan Badan Pengawas untuk Pengelola gudang dan pemberian prioritas kepada koperasi sebagai calon pengelola gudang SRG milik pemerintah; e. fasilitasi terbentuknya pasar lelang; dan f. pelaksanaan Sistem Informasi; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2018. \n 13 Halaman, terdiri dari 10 halaman batang tubuh (19 Pasal) dan 3 halaman lampiran. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 3 Tahun 2018 tentang Sistem Resi Gudang (SRG) dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengembangan komoditas unggulan dan penyediaan instrumen pembiayaan perdagangan.

\r\n\r\n

Ketentuan Substansial:

\r\n\r\n

Pembentukan Tim Percepatan Pelaksanaan SRG: Bupati membentuk Tim Percepatan Pelaksanaan SRG yang diketuai oleh Sekretaris Daerah, dengan anggota Kepala Perangkat Daerah terkait. Tim ini bertugas menyusun program kerja yang disesuaikan dengan RPJMD dan RPJPD, serta dapat bekerjasama dengan sektor swasta, BUMD, dan BUMN.

\r\n\r\n

Penyusunan Kebijakan Daerah: Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi kepada petani, kelompok tani, koperasi, dan UMKM mengenai peran penting SRG. Pemerintah Daerah juga dapat memberikan subsidi terhadap biaya jasa pendampingan pengelolaan gudang, biaya operasional gudang, serta biaya penyimpanan dan pengangkutan barang. Besaran subsidi disesuaikan dengan kemampuan daerah dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

\r\n\r\n

Penetapan Komoditas Unggulan: Pemerintah Daerah menetapkan gabah/beras dan jagung sebagai komoditas unggulan prioritas dalam pelaksanaan SRG, dengan mempertimbangkan persyaratan daya simpan, standar mutu, dan jumlah minimum barang yang disimpan.

\r\n\r\n

Prioritas Koperasi: Pemerintah Daerah memberikan prioritas kepada koperasi sebagai calon pengelola gudang SRG milik pemerintah, dengan syarat koperasi tersebut merupakan jenis koperasi primer, memiliki permodalan yang cukup, telah mengikuti pelatihan terkait SRG, dan mendapatkan rekomendasi kelayakan sebagai pengelola gudang.

\r\n\r\n

Fasilitasi Pasar Lelang: Bupati mengupayakan terbentuknya pasar lelang di daerah, yang diutamakan untuk komoditas SRG. Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan melakukan pengawasan penyelenggaraan Pasar Lelang.

\r\n\r\n

Pelaksanaan Sistem Informasi: Dinas yang membidangi perdagangan menyediakan sistem informasi percepatan pelaksanaan SRG yang menyajikan informasi mengenai jenis komoditi yang disimpan, jumlah komoditi yang disimpan, nilai komoditi yang di resi gudangkan, nilai pembiayaan resi gudang, data diri pihak yang menyimpan, data pengelola gudang, data spesifikasi gudang, data sebaran komoditas yang di resi gudangkan, dan informasi lainnya yang terkait dengan SRG.

\r\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BOLAANG MONGONDOW
PROVINCE OF NORTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF BOLAANG MONGONDOW REGENCY
NUMBER 3 OF 2018
CONCERNING
WAREHOUSE RECEIPT SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

REGENT OF BOLAANG MONGONDOW,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the provisions of Article 33 paragraph (1) of Law Number 9 of 2006 concerning the Warehouse Receipt System, as amended by Law Number 9 of 2011 concerning Amendments to Law Number 9 of 2006 concerning the Warehouse Receipt System, Regional Government Affairs in the field of development of the Warehouse Receipt System include: (a) the creation of regional policies to accelerate the implementation of the Warehouse Receipt System; (b) the development of leading commodities in the region; (c) strengthening the role of grassroots economic actors to develop the implementation of the Warehouse Receipt System; and (d) facilitating the development of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b859857b-430d-47a3-8a12-3425f800152b","actionData","errors"]