[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b850386c-3b5a-489b-8006-b6f4ab5d6e78","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Penangulangan Bencana","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang No. 19 Tahun 2016","number","19","year","2016","published_date","2016-08-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Semarang","place_of_enactment","Ungaran","theme","Penyelenggaraan Penangulangan Bencana","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

bencana - penyelenggaraan penanggulangan bencana
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, PERDA KAB. SEMARANG NO.19, LD.2016/NO.19, TLD.2016/NO.19
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Penangulangan Bencana
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk mewujudkan salah satu visi dan misi\r\nKabupaten Semarang, yaitu melindungi segenap\r\nmasyarakat, maka harus ada perlindungan terhadap\r\nkehidupan dan penghidupan masyarakat, termasuk\r\nperlindungan atas bencana. Kabupaten Semarang merupakan wilayah\r\nrawan bencana karena faktor alam, demikian pula\r\nbencana non alam yang disebabkan oleh faktor manusia\r\nyang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian,\r\npenderitaan, korban jiwa, gangguan keamanan dan\r\nketertiban masyarakat serta dampak psikologis bagi\r\nmasyarakat yang terkena musibah bencana. Berdasarkan ketentuan Undang–Undang Nomor 24\r\nTahun 2007, penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah perlu\r\ndilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh dan\r\nterkoordinasi yang melibatkan semua potensi yang ada di\r\ndaerah, sehingga diperlukan penetapan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; \n Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;\r\nUU Nomor 13 Tahun 1950;\r\nUU Nomor 67 Tahun 1958;\r\nUU Nomor 24 Tahun 2007;\r\nUU Nomor 23 Tahun 2014;\r\nPP Nomor 21 Tahun 2008;\r\nPP Nomor 22 Tahun 2008;\r\nPPh Nomor 23 Tahun 2008;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; \n 1.Ketentuan Umum 2.Tanggung Jawab dan Wewenang 3.Tahapan Penyelengaraan Penanggulangan Bencana 4.Hak, Kewajiban, dan Peran Masyarakat 5.Peran Lembaga Usaha, Satuan Pendidikan, Lembaga/ Organisasi Kemasyarakatan, Media Massa, Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulanagn Bencana 6.Pemantauan, Pelaporan, Evaluasi 7.Pengawasan 8.Penyelesaian Sengketa 9.Ketentuan Penyidikan 10.Ketentuan Pidana11.Ketentuan Peralihan 12.Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah\r\nKabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 dicabut dan dinyatakan tidak\r\nberlaku. \n 50 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Seri D Nomor 13 Tahun 1993) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Semarang. Penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab Bupati melalui BPBD, yang dapat melibatkan berbagai pihak. Tanggung jawab ini meliputi penjaminan hak masyarakat terdampak bencana, perlindungan dari dampak bencana, pengurangan risiko bencana, pengalokasian dana memadai dalam APBD, dan pengajuan usulan anggaran ke pemerintah provinsi dan pusat. Wewenang Bupati mencakup penetapan kebijakan, kawasan rawan bencana, perencanaan pembangunan yang memuat unsur penanggulangan bencana, kerja sama penanggulangan bencana, pengendalian pemanfaatan sumber daya alam, pengendalian pengumpulan dan penyaluran bantuan, serta penetapan status bencana daerah. Penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi tahap pra bencana (perencanaan, pengurangan risiko, pencegahan, pemaduan dalam perencanaan pembangunan, analisis risiko, pelaksanaan tata ruang, pendidikan dan pelatihan, standar teknis), saat tanggap darurat (pengkajian cepat, penentuan status darurat, penyelamatan dan evakuasi, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, pemulihan prasarana vital), dan pasca bencana (rehabilitasi dan rekonstruksi). Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sosial, pendidikan, informasi, serta berpartisipasi dalam penanggulangan bencana. Lembaga usaha, satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, media massa, lembaga internasional, dan lembaga asing non pemerintah juga berperan dalam penanggulangan bencana.","transitional_provisions","1. Semua program dan kegiatan yang berkaitan dengan sistem penanggulangan bencana di Daerah yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya program dan kegiatan, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.","sanctions","1. Setiap orang pribadi atau lembaga usaha yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 88 ayat (3) dan Pasal 93 ayat (2) dikenakan sanksi pidana berupa kurungan paling tinggi 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SEMARANG
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF SEMARANG REGENCY
NUMBER 19 OF 2016
ON
DISASTER MANAGEMENT ORGANIZATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SEMARANG,

Considering / Whereas :

that in order to realize one of the visions and missions of Semarang Regency, namely protecting all people, there must be protection for the lives and livelihoods of the community, including protection against disasters;
that geologically, geographically, hydrologically, demographically and sociographically, Semarang Regency is a disaster-prone area due to natural factors, as well as non-natural disasters caused by human factors that can cause damage, losses, suffering, casualties, security disturbances and public order as well as psychological impacts for disaster victims;
that based on the provisions of Law Number 24 of 2007 on Disaster Management, the implementation of disaster management in the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b850386c-3b5a-489b-8006-b6f4ab5d6e78","actionData","errors"]