[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b844f447-321b-493e-a507-b831ea5b9e68","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":86,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan","short_title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65 Tahun 2025","number","65","year","2025","published_date","2025-09-18","effective_date","2025-09-24","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"041eca3c-ffe8-421a-bb5a-29e86f37c4b1","Subsidi & Kewajiban Pelayanan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

subsidi-kredit-perumahan
2025
Peraturan Menteri Keuangan NO. 65, BN.2025 (712)/37 hlm
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk mendorong pemenuhan program\r\nstrategis nasional berupa pembangunan 3 (tiga) juta\r\nrumah, pemerintah perlu memberikan dukungan\r\ndengan memperluas akses kredit/pembiayaan bagi\r\npelaku usaha sektor perumahan;\r\nb. bahwa guna mendukung perluasan akses\r\nkredit/pembiayaan bagi pelaku usaha sektor\r\nperumahan diperlukan pengaturan mengenai tata cara\r\npelaksanaan kegiatan subsidi bunga/subsidi margin\r\nkredit program perumahan kepada usaha mikro, kecil,\r\ndan menengah berupa individu/perseorangan atau\r\nbadan usaha di sektor perumahan;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata\r\nCara Pelaksanaan Kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi\r\nMargin Kredit Program Perumahan;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kuasa pengguna anggaran kredit program perumahan, penerima subsidi bunga/subsidi margin kredit program perumahan, perencanaan penyaluran dan pengusulan anggaran subsidi bunga/subsidi margin kredit program perumahan, perencanaan penyaluran dan pengusulan anggaran subsidi bunga/ subsidi margin kredit program perumahan, perencanaan penyaluran dan pengusulan anggaran subsidi bunga/subsidi margin kredit program perumahan, tata cara pelaksanaan kegiatan subsidi bunga/subsidi margin, penjamin/pertanggungan, akuntansi dan pelaporan, pemantauan dan pengawasan, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2025. \n 37 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan kegiatan subsidi bunga/subsidi margin kredit program perumahan. Latar belakang dari peraturan ini adalah untuk mendorong pemenuhan program strategis nasional berupa pembangunan 3 (tiga) juta rumah dengan memperluas akses kredit/pembiayaan bagi pelaku usaha sektor perumahan, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berupa individu/perseorangan atau badan usaha di sektor perumahan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Penetapan Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kredit Program Perumahan.
Pemberian subsidi bunga/subsidi margin kepada Penerima Kredit Program Perumahan, baik dari sisi penyediaan rumah maupun sisi permintaan rumah, dengan kriteria sesuai peraturan perundang-undangan.
Penyusunan Rencana Target Penyaluran (RTP) oleh Penyalur Kredit Program Perumahan setiap tahun anggaran, yang berisi data target penyaluran, data tagihan subsidi, dan data kinerja penyaluran.
Koordinasi antara KPA Kredit Program Perumahan dan sekretariat Komite Kebijakan untuk menyelenggarakan rapat sinkronisasi penyusunan kebutuhan anggaran subsidi.
Pelaksanaan rapat koordinasi Komite Kebijakan untuk menghasilkan kebijakan pelaksanaan Kredit Program Perumahan, plafon penyaluran, dan besaran subsidi.
Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan melalui skema kerja sama antara KPA Kredit Program Perumahan dengan Penyalur Kredit Program Perumahan yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama pembiayaan.
Penetapan besaran subsidi bunga/subsidi margin untuk Penerima Kredit Program Perumahan sisi penyediaan rumah sebesar 5% efektif per tahun dengan jangka waktu tertentu, dan untuk sisi permintaan rumah dengan besaran yang berbeda berdasarkan plafon kredit.
Pelaksanaan Penjaminan/Pertanggungan oleh Penyalur Kredit Program Perumahan melalui perjanjian kerja sama dengan Penjamin/Asuransi Kredit Program Perumahan.
Pemantauan penyaluran Kredit Program Perumahan oleh KPA Kredit Program Perumahan dan penyampaian laporan kepada PPA BUN dan unit eselon I Kementerian Keuangan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan intern.

","transitional_provisions","1. Penyusunan RTP dan pengusulan anggaran Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan untuk pelaksanaan kegiatan Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan tahun 2025 dan tahun 2026 dilakukan oleh KPA Kredit Program Perumahan.\n2. Penyusunan RTP oleh KPA Kredit Program Perumahan untuk penyaluran Kredit Program Perumahan tahun 2025 disusun sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.\n3. Penyusunan RTP oleh KPA Kredit Program Perumahan untuk penyaluran Kredit Program Perumahan tahun 2026 disusun sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf F yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.\n4. Penyusunan RTP dan penyampaian kepada KPA Kredit Program Perumahan untuk pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Kredit Program Perumahan tahun 2027, dilakukan paling lambat pada hari terakhir bulan Desember 2025.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 65 OF 2025
CONCERNING
PROCEDURES FOR IMPLEMENTING INTEREST SUBSIDY/MARGIN SUBSIDY ACTIVITIES
HOUSING PROGRAM CREDIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to encourage the fulfillment of the national strategic program in the form of the construction of 3 (three) million houses, the government needs to provide support by expanding access to credit/financing for business actors in the housing sector;
that to support the expansion of access to credit/financing for business actors in the housing sector, it is necessary to regulate the procedures for implementing interest subsidy/margin subsidy activities for housing program credit to micro, small, and medium enterprises in the form of individuals/persons or business entities in the housing sector;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b844f447-321b-493e-a507-b831ea5b9e68","actionData","errors"]