[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b83bb0bc-375e-45ca-988d-9c69a62aa145","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PAJAK-PAJAK DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2004","number","1","year","2004","published_date","2004-03-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tanjungpinang","place_of_enactment","Tanjungpinang","theme","PAJAK-PAJAK DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK-PAJAK DAERAH
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2004 NOMOR 1 SERI B NOMOR 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PAJAK-PAJAK DAERAH
ABSTRAK:	\n \n Dengan berlakunya Undang -undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang, sebagai Kota Otonom dapat mengembangkan segala potensi yang ada diantaranya Pajak Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Untuk meningkatkan kemampuan Kota Tanjungpinang dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam kerangka Otonomi Daerah, diperlukan ketentuan-ketentuan sebagai pedoman pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah. \n UU No. 12 Tahun 1956; UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 11 Tahun 1967; UU No. 9 Tahun 1990; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2001; PP No. 27 Tahun 1980; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 8 2003; Keppres No. 44 Tahun 1999; Kepmendagri No. 170 Tahun 1997; Kepmendagri No. 173 Tahun 1997; Kepmendagri No. 43 Tahun 1999. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pajak-Pajak Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2004. \n 43 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pajak-Pajak Daerah bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang melalui pengelolaan pajak daerah dalam rangka otonomi daerah. Peraturan ini mengatur berbagai jenis pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan daerah.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur 9 jenis pajak daerah, yaitu:

Pajak Hotel: Dikenakan atas setiap pelayanan hotel dengan tarif 10%.
Pajak Restoran: Dikenakan atas pelayanan restoran dengan tarif 10%.
Pajak Hiburan: Dikenakan atas penyelenggaraan hiburan dengan tarif bervariasi.
Pajak Reklame: Dikenakan atas penyelenggaraan reklame dengan tarif 20% dari Nilai Sewa Reklame (NSR).
Pajak Penerangan Jalan: Dikenakan atas penggunaan tenaga listrik dengan tarif 7% atau 10%.
Pajak Parkir: Dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir dengan tarif 20%.
Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C: Dikenakan atas kegiatan eksploitasi bahan galian golongan C dengan tarif 20%.

Peraturan ini juga mengatur mengenai subjek pajak, dasar pengenaan pajak, wilayah pemungutan, masa pajak, tata cara pembayaran, penagihan, pengurangan, keringanan, pembetulan, pemeriksaan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, kadaluarsa penagihan, ketentuan khusus pejabat, dan ketentuan pidana.

","transitional_provisions","1. Terhadap objek pajak yang pajaknya telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dibayar, maka besarnya pajak yang terutang didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku terdahulu.\n2. Terhadap objek pajak yang ada setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, pajak yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Walikota dapat menutup dan mencabut izin usaha bagi pengusaha yang melalaikan kewajiban pembayaran pajak atau melakukan pelanggaran terkait pemungutan dan penyetoran pajak.\n2. Wajib Pajak yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau memberikan keterangan tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dikenakan pidana kurungan dan/atau denda.\n3. Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan atau denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF TANJUNGPINANG CITY
REGIONAL REGULATION OF TANJUNGPINANG CITY
NUMBER 1 OF 2004
CONCERNING
REGIONAL TAXES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TANJUNGPINANG,

Considering:

that with the enactment of Law Number 5 of 2001 concerning the Establishment of Tanjungpinang City, as an Autonomous City, it can develop all existing potentials, including Regional \nTaxes as one of the sources of Regional Original Income;
that to increase the ability of Tanjungpinang City in financing the implementation of Regional Government in the framework of Regional Autonomy, it is necessary to have provisions as guidelines for managing Regional Original Income originating from Regional Taxes;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Regional Taxes.

In view of:

Law Number 12 of 1956 concerning the Establishment of Autonomous Regency Areas within the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b83bb0bc-375e-45ca-988d-9c69a62aa145","actionData","errors"]