[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b82eccec-d1b9-40cd-bd72-e6b2b854e064","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dharmasraya Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pajak Hiburan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya No. 01 Tahun 2007","number","01","year","2007","published_date","2007-01-22","effective_date","2007-01-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Dharmasraya","place_of_enactment","Pulau Punjung","theme","Pajak Hiburan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PAJAK - PAJAK HIBURAN
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2007 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Hiburan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka kegiatan hiburan merupakan salah satu potensi daerah yang dapat dikenakan pajak sebagai sumber pendapatan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku \n Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, PP No. 65 Tahun 2001, PP No. 58 Tahun 2005, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Kepmendagri No. 170 Tahun 1997, Kepmendagri No. 173 Tahun 1997, Kepmendagri No. 7 Tahun 2003 \n Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut:\r\n1.\tKetentuan Umum\r\n2.\tNama, Objek dan Subjek Pajak\r\n3.\tDasar Penganaan, Tarif Pajak Dan Cara Penghitungan Pajak\r\n4.\tWilayah Pemungutan\r\n5.\tMasa Pajak Dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah\r\n6.\tTata Cara Penghitungan Dan Penetapan Pajak\r\n7.\tTata Cara Pembayaran\r\n8.\tTata Cara Penagihan Pajak\r\n9.\tPengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Pajak\r\n10.\tTata Cara Pembetulan, Pembatalan,Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi\r\n11.\tKeberatan Dan Banding\r\n12.\tPengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak\r\n13.\tKadaluwarsa\r\n14.\tTanggal Mulai Berlakunya Pajak\r\n15.\tPemeriksaan\r\n16.\tKetentuan Pidana\r\n17.\tKetentuan Penyidikan\r\n18.\tKetentuan Penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2007. \n 25 Hlmn \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Segala ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pajak Hiburan di Kabupaten Dharmasraya. Latar belakangnya adalah Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengenakan pajak atas kegiatan hiburan sebagai sumber pendapatan daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n- **Objek Pajak:** Semua penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, termasuk tontonan film bioskop, pertunjukan kesenian tradisional, pertunjukan di hotel dan restoran, sirkus, pertandingan olahraga, kolam renang, dan lainnya.\n- **Subjek Pajak:** Orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan.\n- **Wajib Pajak:** Orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.\n- **Dasar Pengenaan Pajak:** Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton atau menikmati hiburan.\n- **Tarif Pajak:** Bervariasi tergantung jenis hiburan, misalnya tontonan film bioskop 20%, pertunjukan kesenian tradisional 5%, dan lainnya.\n- **Wilayah Pemungutan:** Di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan.\n- **Tata Cara Pemungutan:** Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPTPD. Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD. Jika tidak dibayar setelah jangka waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.\n- **Pembayaran:** Dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.\n2. Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

REGIONAL GOVERNMENT OF DHARMASRAYA REGENCY

REGIONAL REGULATION OF DHARMASRAYA REGENCY
NUMBER 1 OF 2007

ABOUT

ENTERTAINMENT TAX

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b82eccec-d1b9-40cd-bd72-e6b2b854e064","actionData","errors"]