[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b8283bf8-8c0c-4291-bd43-72e70e9a894e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2020 tentang KOTA LAYAK ANAK","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2020","number","1","year","2020","published_date","2020-06-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tomohon","place_of_enactment","Tomohon","theme","KOTA LAYAK ANAK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kOTA-LAYAK-ANAK
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.KOTA TOMOHON 2020/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG KOTA LAYAK ANAK
ABSTRAK:	\n \n Anak merupakan generasi potensial maka perlu menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar menjadi nilai budaya masyarakat oleh pemerintah Kota Tomohon. \n Pasal 18 Ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No.4 tahun 1979, UU No.39 Tahun 1999, UU No.23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.17 tahun 2016, UU No.10 Tahun 2003, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2004,UU No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No.31 tahun 2014, UU No.23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU NO.24 Tahun 2013, UU No.21 Tahun 2007, UU No.44 Tahun 2008, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 36 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015, UU No. 8 Tahun 2016, PP No.83 Tahun 2008, PERMEN PPPA No.3 Tahun 2008, PERMEN PPPA No.3 Tahun 2011, PERMEN PPPA No.12 Tahun 2011, PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015, PERMENDAGRI No. 2 Tahun 2016. \n Dalam Peraturan Daerah Kota Tomohon ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup, Prinsip dan Strategi, Hak Anak, Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Pembinaan, Koordinasi, Pelaksanaan dan Pengawasan, Penganggaran, Larangan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2020. \n 12 BAB, 30 Pasal, 4 Halaman Penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kota Layak Anak bertujuan untuk mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat, dan dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode, dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi masyarakat, dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak, serta mengimplementasikan Kota Layak Anak (KLA) melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup prinsip dan strategi pengembangan KLA, yang didasarkan pada tata pemerintahan yang baik, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta penghargaan terhadap pandangan anak. Implementasi KLA didasarkan pada strategi pengarusutamaan hak anak dan mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak.

Peraturan ini juga mengatur hak-hak anak yang meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus. Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak ini melalui berbagai fasilitas dan program yang disediakan.

Selain itu, peraturan ini mengatur mengenai penyelenggaraan perlindungan anak, pembinaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan perlindungan anak yang dilakukan oleh Walikota dan perangkat daerah terkait. Evaluasi dan laporan pertanggungjawaban juga diatur dalam peraturan ini.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 28 (larangan menerima pengunjung anak di tempat hiburan dan larangan menyewakan kamar hotel kepada anak tanpa pendampingan) dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan, penghentian fasilitas tertentu, dan/atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF TOMOHON
NORTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TOMOHON CITY
NUMBER 1 OF 2020
ABOUT
CHILD-FRIENDLY CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TOMOHON,

\n\n \n \n

Considering:

that children are a potential future generation, so they must be protected and their rights fulfilled so that they can live, grow and develop properly in accordance with their human dignity;
that efforts to ensure the protection and fulfillment of children's rights need to be carried out structurally through regulation, planning and implementation of development which in turn becomes a cultural value of society;
that the development of a Child-Friendly City in Tomohon City is needed as a joint effort between the Regional Government, parents, families, communities, and the business world to guarantee the fulfillment of children's rights;
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b8283bf8-8c0c-4291-bd43-72e70e9a894e","actionData","errors"]