Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 13 Tahun 2011

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 18 Tahun 1999 Seri B Nomor 17 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Tahun 1999 Nomor 18 Seri B Nomor 17).

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Kabupaten Polewali Mandar. Latar belakangnya adalah penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan Substansial:

• Objek Retribusi: Penjualan produksi usaha daerah yang meliputi bibit tanaman, bibit ikan, dan hasil produksi usaha daerah lainnya, kecuali penjualan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
• Subjek Retribusi: Orang pribadi atau badan yang memperoleh hasil produksi usaha daerah.
• Tarif Retribusi: Didasarkan pada jenis, ukuran hasil produksi yang dijual, dan tarif pasar yang berlaku. Jika tarif pasar sulit ditemukan, tarif ditetapkan berdasarkan biaya per satuan penyediaan jasa dan keuntungan yang dikehendaki.
• Wilayah Pemungutan: Di wilayah daerah tempat penjualan dilakukan.
• Tata Cara Pembayaran: Retribusi harus dibayar tunai/lunas di kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati. Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
• Penagihan: Dilakukan dengan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/Peringatan jika wajib retribusi tidak membayar tepat waktu.
• Penghapusan Piutang: Hak penagihan kedaluwarsa setelah 3 (tiga) tahun, kecuali jika ada tindak pidana di bidang retribusi.
• Insentif Pemungutan: Dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
• Penyidikan: Pejabat Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

(-)

1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.