[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b82366b9-a72f-49c1-920b-5ed43c670838","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":85,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotabaru Nomor 2 Tahun 2018 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru Nomor 2 Tahun 2018","number","2","year","2018","published_date","2018-03-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"5c23153e-8a22-44ee-bfce-ce6ef5f16760","Hukum Pidana, Perdata & Dagang",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotabaru","place_of_enactment","Kotabaru","theme","Program Pembentukan Peraturan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2018/No.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Program Pembentukan Peraturan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah; bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ketertiban umum dan kesusilaan dan memuat materi lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.Hh-01.Pp.01.01 Tahun 2008; Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012; Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi manusia Nomor 16 Tahun 2015; Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi manusia Nomor 20 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 \n Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah memuat tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Waktu dan Tahapan; 4. Penyusunan Dilingkungan DPRD; 5. Penyusunan Dilingkungan Pemerintah Daerah; 6. Penentuan Skala Perioritas; 7. Pemufakatan; 8. Penetapan; 9. Pengajuan Rancangan Perda Diluar Propemperda; 10. Pelaksanaan Propemperda; 11. Pembahasan Perda; 12. Pengundangan Perda; 13. Penyebarluasan dan Partisipasi Masyarakat; 14. Ketentuan Khusus; 15. Penganggaran; dan 16. ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2018. \n 21 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) di Kabupaten Kotabaru.

Latar Belakang dan Tujuan:

Pembentukan Perda didasarkan pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Pasal 236 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tujuannya adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta memastikan Perda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ketertiban umum, kesusilaan, dan memuat materi lokal. Propemperda dimaksudkan sebagai landasan bagi DPRD dan Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan pembentukan rancangan Perda secara terpadu dan sistematis berdasarkan skala prioritas tahunan, menciptakan efektivitas dan efisiensi kegiatan legislasi, keterukuran kinerja dan anggaran bidang legislasi, dan terpenuhinya kebutuhan Perda yang mendukung pembangunan daerah.

Ketentuan Substansial:

Perda ini mengatur:

Proses penyusunan dan penetapan Propemperda yang dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.
Tahapan penyusunan Propemperda yang terdiri dari penyusunan di lingkungan DPRD dan Pemerintah Daerah, penentuan skala prioritas, pemufakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, dan penetapan oleh DPRD.
Kewajiban DPRD dan Bupati dalam menyusun Propemperda tahunan.
Prosedur pengajuan usulan pembentukan atau perubahan Perda oleh SKPD kepada Bupati, serta peran Bagian Hukum dalam memberikan masukan atau mengajukan usulan.
Kriteria penentuan skala prioritas pembentukan rancangan Perda yang mengacu pada perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan aspirasi masyarakat daerah.
Proses pemufakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah dalam menentukan jumlah rancangan Perda yang dimuat dalam Propemperda tahunan.
Ketentuan mengenai daftar kumulatif terbuka dalam Propemperda yang mencakup rancangan Perda APBD, akibat putusan Mahkamah Agung, penataan kecamatan, dan penataan desa.
Prosedur pengajuan rancangan Perda di luar Propemperda dalam keadaan tertentu, seperti mengatasi keadaan luar biasa, konflik, bencana alam, menindaklanjuti kerja sama, atau melaksanakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Pelaksanaan Propemperda yang harus dilaksanakan terhitung sejak ditetapkan oleh DPRD.
Persiapan rancangan Perda disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
Penyusunan rancangan Perda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD.
Kerja sama dalam penyusunan rancangan Perda dengan instansi pemerintah lainnya atau organisasi kemasyarakatan.
Pembahasan rancangan Perda oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama.
Pengundangan Perda dalam lembaran daerah.
Penyebarluasan dan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda.

","transitional_provisions","

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Propemperda yang telah ditetapkan oleh DPRD dinyatakan tetap berlaku dan dijalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KOTABARU
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KOTABARU REGENCY
NUMBER 2 OF 2018
ON
REGIONAL REGULATION FORMATION PROGRAM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOTABARU,

\n\n \n \n

Considering:

that based on Article 18 paragraph (6) of the Constitution of the State of the Republic of Indonesia and Article 236 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, to organize regional autonomy and assistance tasks, the Regional Government forms Regional Regulations;
that the Regional Regulation formed must be in accordance with higher laws and regulations, public order and morality and contain local material in accordance with the provisions of laws and regulations;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b82366b9-a72f-49c1-920b-5ed43c670838","actionData","errors"]