Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2018

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan perpustakaan di Provinsi Kalimantan Barat. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur pembinaan dan pengembangan perpustakaan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

1. Hak dan kewajiban masyarakat terkait perpustakaan, termasuk hak untuk memperoleh layanan, mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan, mendirikan perpustakaan, dan berperan serta dalam pengawasan.
2. Kewajiban dan kewenangan Pemerintah Daerah dalam menjamin kelangsungan penyelenggaraan perpustakaan, ketersediaan layanan, pengembangan perpustakaan, serta pembinaan tenaga perpustakaan.
3. Standar Nasional Perpustakaan yang meliputi standar koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga, penyelenggaraan, dan pengelolaan perpustakaan.
4. Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dan perpustakaan provinsi.
5. Jenis Perpustakaan yang terdiri atas perpustakaan umum, khusus, dan sekolah/madrasah.
6. Tenaga Perpustakaan yang terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan, serta persyaratan kualifikasi dan hak-kewajibannya.
7. Pembiayaan perpustakaan yang dibebankan pada APBD dan sumber pendapatan lain yang sah.
8. Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan perpustakaan.
9. Pembudayaan Kegemaran Membaca melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.

(-)

1. Setiap orang dan/atau lembaga penyelenggara perpustakaan yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2), ayat (3) dikenai sanksi administrasi. 2. Sanksi administrasi dapat berupa teguran tertulis dan denda, pencabutan kartu anggota, atau pemberhentian bantuan pembinaan.