[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b8061ad8-8104-4c96-b13f-ad1e7bfae503","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":81,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pengerahan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri Asal Kabupaten Sukabumi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukabumi Nomor 13 Tahun 2005","number","13","year","2005","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukabumi","place_of_enactment","Pelabuhan Ratu","theme","Pengerahan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri Asal Kabupaten Sukabumi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGERAHAN - CALON - TENAGA - KERJA - INDONESIA - KE - LUAR - NEGERI - ASAL - KABUPATEN - SUKABUMI
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD 2005/No. 2 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengerahan Calon Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri Asal Kabupaten Sukabumi
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam upaya perlindungan dan tertib administrasi penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia asal Kabupaten Sukabumi yang akan bekerja ke Luar Negeri perlu mendapat pengaturan dalam pelaksanaannya; perlu diatur dengan Peraturan Daerah; \n UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 39 Tahun 2004; Kepmendagri No. 130-167 Tahun 2002; Kepmennaker No. 104 A Tahun 2002; Perda Kab. Sukabumi No. 32 Tahun 2000; Perda Kab. Sukabumi No. 14 Tahun 2001; Perda Kab. Sukabumi No. 15 Tahun 2002; Kepbup No. 579 Tahun 2002; \n Peraturan ini mengatur tentang Pengerahan Calon Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri Asal Kab. Sukabumi yang meliputi Ketentuan Umum, Azas Dan Tujuan, Persyaratan Pengerahan, Mekanisme Pengerahan Calon TKI, Sosialisasi/Penyuluhan, Pendaftaran dan Seleksi, Persyaratan Calon TKI, Hak Dan Kewajiban, Perlindungan, Ketentuan Penyidikan,Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 11 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi ini mengatur tentang pengerahan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ke luar negeri yang berasal dari Kabupaten Sukabumi. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan perlindungan dan ketertiban administrasi dalam penempatan CTKI asal Kabupaten Sukabumi yang akan bekerja di luar negeri, serta memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, menjamin perlindungan CTKI sejak di dalam negeri hingga kembali ke tempat asal, dan meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

Peraturan ini mengatur persyaratan bagi PPTKI (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia) dan CTKI, mekanisme pengerahan CTKI, sosialisasi, pendaftaran, dan seleksi. PPTKI wajib memiliki SIPPTK, SIPTKI, Job Order yang diketahui oleh Kedutaan Besar RI, serta Rekomendasi pengerahan dari BP2TKI Bandung dan Disnakertrans Kabupaten Sukabumi. CTKI harus memenuhi persyaratan usia, identitas, pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan izin dari orang tua/wali/suami/istri.

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sukabumi memiliki kewajiban untuk melaksanakan sosialisasi program penempatan TKI ke luar negeri. PPTKI melaksanakan seleksi administrasi dan keterampilan terhadap CTKI yang telah mendaftar. Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban PPTKI, CTKI/TKI, dan Pemerintah Daerah dalam proses pengerahan dan perlindungan TKI.

Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan, perlindungan, dan tindakan terhadap pelanggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, serta wajib memberikan pelayanan kepada PPTKI untuk kegiatan pengerahan CTKI.

","transitional_provisions","sanctions","1. Barang siapa melanggar ketentuan pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai kewajiban dan larangan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah ).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW
NUMBER 02
SERIES
2005

REGIONAL REGULATION OF SUKABUMI REGENCY
NUMBER 13 YEAR 2005
CONCERNING
MOBILIZATION OF INDONESIAN WORKER CANDIDATES
ABROAD ORIGINATING FROM SUKABUMI REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SUKABUMI

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that in an effort to protect and orderly administer the placement of Indonesian Worker Candidates originating from Sukabumi Regency who will work Abroad, it is necessary to have regulations in its implementation; \n that based on the considerations as intended in point 'a' above, it needs to be regulated by a Regional Regulation. \n \n
In view of:	\n \n Law Number 14 of 1950 concerning the Regency Government within the Province of West Java (State Gazette dated August 8, 1950); \n Law Number 13 of 2003 concerning Manpower (State Gazette of 2003 Number 39, Supplement to State Gazette Number 4279); \n Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b8061ad8-8104-4c96-b13f-ad1e7bfae503","actionData","errors"]