[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b7ee551e-4978-4601-b3d2-d2cf4403e1ea","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Produk Makanan Halal","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2024","number","5","year","2024","published_date","2024-08-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"494821e7-dcec-40a4-8554-58ceda8fc587","Keagamaan & Penyelenggaraan Ibadah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pemalang","place_of_enactment","Pemalang","theme","Produk Makanan Halal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

produk makanan halal
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD.2024/No.5
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Produk Makanan Halal
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka melindungi segenap bangsa dan\r\nuntuk memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana\r\ndiamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah turut\r\nbertanggungjawab untuk memberikan pelindungan dan\r\njaminan kehalalan produk makanan yang dikonsumsi dan\r\ndigunakan masyarakat; bahwa produk makanan yang beredar di masyarakat\r\nbelum semua terjamin kehalalannya, sehingga para pelaku\r\nusaha perlu didorong dalam peningkatan pengajuan\r\nsertifikasi halal; bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum\r\nterkait pengaturan produk makanan halal, maka perlu\r\nmenyusun peraturan daerah tentang produk makanan\r\nhalal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan\r\nPeraturan Daerah tentang Produk Makanan Halal; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021; \n Di dalam Peraturan Daerah in idiatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Ruang Lingkup, Fasilitasi Penyelenggaraan Produk Makanan Halal, Jaminan Ketersediaan Produk Makanan Halal, Lembaga Pemeriksa Halal, Fasilitasi Sertifikasi Halal, Pendampingan Proses Produk Halal, Label Halal dan Keterangan Tidak Halal, Sinergi dan Kerja Sama, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan, Sanksi Administratif, dan Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2024. \n 28 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Produk Makanan Halal bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan kehalalan produk makanan bagi masyarakat, meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan ketersediaan produk makanan halal, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha. Latar belakangnya adalah perlunya perlindungan dan jaminan kehalalan produk makanan yang dikonsumsi masyarakat, serta belum semua produk makanan yang beredar terjamin kehalalannya.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Fasilitasi penyelenggaraan produk makanan halal oleh Perangkat Daerah terkait, yang melibatkan BPJPH.
Jaminan ketersediaan produk makanan halal yang bersertifikasi halal, dengan pengecualian untuk produk makanan yang berasal dari bahan yang diharamkan, yang wajib diberikan keterangan tidak halal.
Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) oleh Pemerintah Daerah.
Fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha.
Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) oleh organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga keagamaan Islam, dan/atau perguruan tinggi.
Pencantuman Label Halal pada produk makanan yang telah bersertifikasi halal dan keterangan tidak halal pada produk makanan yang berasal dari bahan yang diharamkan.
Sinergi dan kerja sama dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota lain, dan lembaga terkait.
Pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitasi penyelenggaraan produk makanan halal.
Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan produk makanan halal.

\n","transitional_provisions","sanctions","Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42 dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PEMALANG
PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF PEMALANG REGENCY
NUMBER 5 OF 2024
ON
HALAL FOOD PRODUCTS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PEMALANG,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to protect the entire nation and to promote the general welfare, as mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Regional Government is also responsible for providing protection and guarantees for the halal status of food products consumed and used by the community;
that not all food products circulating in the community have guaranteed halal status, so business actors need to be encouraged to increase the submission of halal certification;
that in order to provide legal certainty regarding the regulation of halal food products, it is necessary to prepare regional regulations regarding halal food products;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b7ee551e-4978-4601-b3d2-d2cf4403e1ea","actionData","errors"]