[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b7e8a54d-98c8-4a0f-95ee-fb4fbe4ccd17","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2009 tentang POKOK – POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar No. 2 Tahun 2009","number","2","year","2009","published_date","2009-10-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar","place_of_enactment","Benteng","theme","POKOK – POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2009/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG POKOK – POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,\r\nPemerintah Daerah perlu melakukan pengaturan di bidang Keuangan\r\nDaerah yang berisi ketentuan tentang penyusunan, pelaksanaan,\r\npenatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban\r\nkeuangan daerah; bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah secara\r\nberdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan PokokPokok\r\nPengelolaan Keuangan Daerah sebagai pedoman pengelolaan\r\nKeuangan Daerah \n 1. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingka II di Sulawesi \r\n2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara \r\n3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara \r\n 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara \r\n6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional \r\n7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang \r\n8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah \r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar akuntansi Pemerintahan \r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik \r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah \r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah \r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan \r\n 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah \r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah \r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum \r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah \r\n20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan standar pelayanan minimal \r\n21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah \r\n22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah \r\n23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemrintah \r\n24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007\r\n \n POKOK – POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2009. \n 95 HALAMAN \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 07 Tahun 2004 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Latar Belakang dan Tujuan:

Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik dengan pengelolaan keuangan yang berdaya guna dan berhasil guna, serta sebagai pedoman pengelolaan Keuangan Daerah.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, meliputi:

Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah: Pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah: Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, yang dilaksanakan oleh koordinator pengelolaan keuangan daerah, kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah (PPKD), dan kepala SKPD.
Struktur APBD: APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
Penyusunan APBD: Proses penyusunan APBD melibatkan penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD.
Pelaksanaan APBD: Pelaksanaan APBD harus sesuai dengan DPA-SKPD dan melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
Penatausahaan Keuangan Daerah: Pengguna anggaran, bendahara, dan pihak terkait wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai peraturan perundang-undangan.
Akuntansi Keuangan Daerah: Pemerintah Daerah menyusun sistem akuntansi yang mengacu pada standar akuntansi pemerintahan.
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD: Kepala SKPD dan PPKD bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah dan menyusun laporan keuangan.
Pengendalian Defisit dan Penggunaan Surplus APBD: Peraturan ini mengatur mekanisme pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD.
Kekayaan dan Kewajiban Daerah: Peraturan ini mengatur pengelolaan kas umum daerah, piutang daerah, investasi daerah, barang milik daerah, dana cadangan, dan utang daerah.
Penyelesaian Kerugian Daerah: Peraturan ini mengatur mekanisme penyelesaian kerugian daerah akibat tindakan melanggar hukum atau kelalaian.
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah: Peraturan ini mengatur pengelolaan keuangan BLUD.

","transitional_provisions","1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 52 ayat (2) dilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2006.\n2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) dilaksanakan mulai tahun anggaran 2006\n3. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) mulai dilaksanakan untuk penyusunan dan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2007.\n4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) dilaksanakan secara bertahap mulai tahun anggaran 2007.\n5. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan mulai Tahun Anggaran 2009.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF THE REGENCY OF
SELAYAR ISLANDS
NUMBER 2 OF 2009
CONCERNING
BASIC PRINCIPLES OF REGIONAL FINANCE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SELAYAR ISLANDS,

\n\n \n \n

Considering:

that in the context of administering Regional Government, the Regional Government needs to make regulations in the field of Regional Finance which contain provisions regarding the preparation, implementation, administration, reporting, supervision and accountability of regional finance;
that in order to realize efficient and effective regional finance management, it is deemed necessary to establish the Basic Principles of Regional Finance Management as a guideline for Regional Finance management;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to form a regional regulation regarding the Basic Principles of Regional Finance Management.

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b7e8a54d-98c8-4a0f-95ee-fb4fbe4ccd17","actionData","errors"]