[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b7e7a62a-16e4-4dcc-a76b-b4bae2f5f150","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, dan Izin Perluasan Industri","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 6 Tahun 2008","number","6","year","2008","published_date","2008-01-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur","place_of_enactment","Martapura","theme","Retribusi Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, dan Izin Perluasan Industri","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI - IZIN USAHA INDUSTRI, - TANDA DAFTAR INDUSTRI, - DAN - IZIN PERLUASAN INDUSTRI
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2008/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Usaha Industri, Tanda Daftar Industri, dan Izin Perluasan Industri
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka pembinaan dan perlindungan kepentingan \r\nmasyarakat serta pengawasan dan pengendalian terhadap\r\nusaha industri dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,\r\nperlu dipungut retribusi ; \n Dasar Hukum dalam Peraturan ini adalah :Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No 8 Tahun 1981;UU No 3 Tahun 1982;UU No 5 Tahun 1984;UU No 9 Tahun 1995;UU No 34 Tahun 2000;UU No 37 Tahun 2003;UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah\r\ndengan UU No 8 Tahun 2005;PP No 17 Tahun 1986;PP No 66 Tahun 2001;PP No 38 Tahun 2007;Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor\r\n590/MPP/Kep/10/1999 ;Perda No 3 Tahun 2006;Perbup No 42 Tahun 2006 \n Materi pokok dalam peraturan ini antara lain :NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI ,GOLONGAN RETRIBUSI,CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA ,STUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI ,WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI ,MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG ,TATA CARA PEMUNGUTAN,SANKSI ADMINISTRASI ,TATA CARA PEMBAYARAN ,TATA CARA PENAGIHAN,PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN,PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI ,KADALUARSA PENAGIHAN ,KETENTUAN PIDANA,PENYIDIKAN ,KETENTUAN PERALIAN \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 10 Hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2008 mengatur tentang retribusi Izin Usaha Industri (IUI), Tanda Daftar Industri (TDI), dan Izin Perluasan Industri. Latar belakang peraturan ini adalah untuk pembinaan, perlindungan kepentingan masyarakat, serta pengawasan dan pengendalian terhadap usaha industri di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pengaturan mengenai nama, objek, dan subjek retribusi IUI, TDI, dan Izin Perluasan Industri.
Penggolongan retribusi sebagai retribusi perizinan tertentu.
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa berdasarkan jenis izin usaha.
Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, yang didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan izin.
Struktur dan besarnya tarif retribusi untuk IUI (Rp 500.000), TDI (Rp 50.000), Izin Perluasan IUI (Rp 300.000), dan Izin Perluasan TDI (Rp 30.000).
Wilayah pemungutan retribusi di wilayah kabupaten tempat izin diberikan.
Masa retribusi yang sama dengan jangka waktu berlakunya izin, dan saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen yang dipersamakan.
Tata cara pemungutan retribusi yang tidak dapat diborongkan dan dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan jika wajib retribusi tidak membayar tepat waktu.
Tata cara pembayaran dan penagihan retribusi.
Ketentuan mengenai pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
Ketentuan mengenai pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi yang dapat diberikan oleh Bupati.
Ketentuan mengenai kadaluarsa penagihan retribusi setelah 3 tahun.

","transitional_provisions","1. IUI dan TDI yang telah diterbitkan secara sah sebelum berlakunya peraturan daerah ini tetap berlaku, dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlakunya peraturan daerah ini harus sudah disesuaikan dengan peraturan daerah ini.\n2. IUI dan TDI yang telah diterbitkan secara sah kurang dari 5 (lima) tahun, terhitung mulai berlakunya peraturan daerah ini, untuk menyesuaikan dengan peraturan daerah ini sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dikenakan biaya retribusi.\n3. IUI dan TDI yang telah diterbitkan secara sah lebih dari 5 (lima) tahun terhitung mulai berlakunya peraturan daerah ini, untuk menyesuaikan dengan peraturan daerah ini sebagimana maksud ayat (1) dikenakan biaya retribusi Daftar Ulang.","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terhutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF OGAN KOMERING ULU TIMUR REGENCY
NUMBER 6 OF 2008
ON
LOCAL SERVICE CHARGE FOR INDUSTRIAL BUSINESS LICENSE, INDUSTRIAL REGISTRATION CERTIFICATE
AND INDUSTRIAL EXPANSION PERMIT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF OGAN KOMERING ULU TIMUR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:	\n \n that in order to foster and protect the interests of the community as well as supervise and control industrial businesses within Ogan Komering Ulu Timur Regency, it is necessary to collect local service charge; \n that for the implementation as intended in letter b, it is necessary to stipulate it by Regional Regulation of Ogan Komering Ulu Timur Regency; \n \n
Bearing in Mind / Having Regard to :	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia. \n Law Number 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code (State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b7e7a62a-16e4-4dcc-a76b-b4bae2f5f150","actionData","errors"]