[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b7dc3495-5b1a-49cb-b9f1-cd9cbe2a4852","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2009","number","17","year","2009","published_date","2009-07-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Karanganyar","place_of_enactment","Karanganyar","theme","Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penataan-pembinaan-pasar-tradisional-pusat-perbelanjaan-toko-modern
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2009/No.17
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk membina dan mengembangkan sektor\r\nperdagangan dan distribusi barang di Kabupaten Karanganyar\r\nperlu mengatur mengenai penyelenggaraan Pasar Tradisional,\r\nPusat Perbelanjaan dan Toko Modern berdasarkan prinsip\r\nkeadilan dan persaingan usaha yang sehat;\r\nb. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan\r\neceran modern dalam skala kecil, menengah, dan skala besar,\r\nmaka pemerintah daerah perlu meningkatkan pemberdayaan\r\nPasar Tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang dengan\r\nserasi, saling memperkuat dan saling menguntungkan;\r\nc. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan\r\ndengan Peraturan Daerah. \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang 10 Nomor Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomer 53/MDAG/PER/12/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12\r\nTahun 2007. \n Peraturan ini mengatur penataab dan pembinaan pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah terrnasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimliki/dikelola oleh pedagang Kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2009. \n 11 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern di Kabupaten Karanganyar. Tujuannya adalah untuk membina dan mengembangkan sektor perdagangan dengan prinsip keadilan dan persaingan usaha yang sehat, serta memberdayakan Pasar Tradisional agar dapat tumbuh dan berkembang serasi dengan usaha perdagangan eceran modern. Ketentuan substansial meliputi persyaratan lokasi pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Peraturan Zonasi. Diatur pula batasan luas lantai penjualan Toko Modern berdasarkan jenisnya (Minimarket, Supermarket, Hypermarket, Department Store, Perkulakan). Peraturan ini juga mengatur sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern, kewajiban Pusat Perbelanjaan menyediakan tempat usaha bagi usaha kecil, jam kerja Hypermarket, Departement Store, dan Supermarket, serta kemitraan antara Pengelola Pasar Modern dengan UMKM lokal. Setiap penyelenggara Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern wajib memiliki izin usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.","transitional_provisions","1. Izin usaha yang dimiliki Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebelum berlakunya peraturan daerah ini, dipersamakan dengan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan/atau Izin Usaha Toko Modern (IUTM) berdasarkan peraturan daerah ini.\n2. Izin pengelolaan yang dimiliki Pasar Tradisional sebelum berlakunya peraturan daerah ini dipersamakan dengan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) berdasarkan peraturan daerah ini.\n3. Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki izin usaha sebelum berlakunya peraturan daerah ini, dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan izin usaha berdasarkan peraturan daerah ini.\n4. Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki izin lokasi dan belum dibangun sebelum berlakunya peraturan daerah ini, selanjutnya wajib menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.\n5. Pusat Perbelanjaan darı Toko Modern yang telah berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya peraturan daerah ini.\n6. Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Departemen Store, Supermarket dan Pengelola Jaringan Minimarket yang sudah ada pada saat berlakunya peraturan daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.","sanctions","Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan daerah ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

KARANGANYAR REGENCY GOVERNMENT
REGIONAL REGULATION OF KARANGANYAR REGENCY
NUMBER 17 OF 2009
on
STRUCTURING AND DEVELOPMENT OF TRADITIONAL MARKETS,
SHOPPING CENTERS AND MODERN STORES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KARANGANYAR,

Considering / Whereas:

that in order to foster and develop the trade and distribution of goods sector in Karanganyar Regency, it is necessary to regulate the organization of Traditional Markets, Shopping Centers and Modern Stores based on the principles of justice and healthy business competition;
that with the increasing development of modern retail businesses on a small, medium and large scale, the regional government needs to increase the empowerment of Traditional Markets so that they can grow and develop in harmony, mutually strengthen and mutually benefit;
that for this purpose it needs to be regulated and stipulated by a Regional Regulation.

Bearing in Mind / Having Regard to:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b7dc3495-5b1a-49cb-b9f1-cd9cbe2a4852","actionData","errors"]