[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b7db0062-f230-4901-97bc-63a188f517e3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2022","number","9","year","2022","published_date","2022-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Gorontalo","place_of_enactment","Gorontalo","theme","Penyidik Pegawai Negeri Sipil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD 2022 (9)
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyidik Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:	\n \n Peraturan ini dibentuk untuk mewujudkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang profesional, keberadaan, tugas dan kewenangan serta tata kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil, perlu diatur secara terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkesinambungan. serta dalam rangka mewujudkan keamanan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan terhadap masyarakat, perlu didukung Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 29 Tahun 1959, UU No 8 Tahun 1981, UU No 2 Tahun 2022, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 1 Tahun 2022, PP No 27 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No 92 Tahun 2015, PP No 43 Tahun 2012, PP No 16 Tahun 2018, PP No 16 Tahun 2018, Permenkumham No 5 Tahun 2016, Permendagri No 3 Tahun 2019, PERDA Kota Gorontalo No 5 tahun 2016. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, tugas dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil, sekretariat penyidik pegawai negeri sipil, administrasi penyidikan penyidik pegawai negeri sipil, pengangkatan, pelantikan, pengambilan sumpah dan pemberhentian penyidik pegawai negeri sipil, mutasi pejabat penyidik pegawai negeri sipil, kode etik penyidik pegawai negeri sipil, pengaduan, pekaian dinas dan atribut penyidik pegawai negeri sipil, pembinaan penyidik pegawai negeri sipil, pembiayaan, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022. \n Terdiri dari 12 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan keamanan, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat melalui dukungan PPNS yang profesional di lingkungan Pemerintah Daerah. Peraturan ini mengatur keberadaan, tugas, kewenangan, dan tata kerja PPNS secara terkoordinasi, terarah, terpadu, dan berkesinambungan.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

\n\n

Satpol PP bertindak sebagai koordinator PPNS dalam penegakan Peraturan Daerah.
PPNS ditunjuk oleh Kepala Satpol PP untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
PPNS berwenang menerima laporan, melakukan tindakan pertama di tempat kejadian, memeriksa tersangka, melakukan penggeledahan dan penyitaan, memanggil saksi, dan melakukan tindakan lain yang sah.
Dibentuk sekretariat PPNS di Satpol PP untuk koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi kegiatan penyidikan.
Administrasi penyidikan meliputi pemberitahuan dimulainya penyidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan, bantuan hukum, penyelesaian berkas perkara, pelimpahan perkara, dan penghentian penyidikan.
Pengangkatan, pelantikan, pengambilan sumpah, dan pemberhentian PPNS dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
Mutasi PPNS dapat dilakukan karena perubahan struktur organisasi, mutasi instansi, atau mutasi jabatan.
PPNS wajib mentaati kode etik yang meliputi mengutamakan kepentingan negara, menjunjung tinggi HAM, bersikap jujur, dan tidak mempublikasikan informasi yang sensitif.
Wali Kota dapat membentuk tim kehormatan kode etik untuk menegakkan pelaksanaan kode etik PPNS.
Pengaduan atas pelanggaran kode etik disampaikan kepada Wali Kota.
PPNS menggunakan pakaian dinas dan atribut sebagai identitas.
Wali Kota melaksanakan pembinaan PPNS melalui fasilitasi, konsultasi, pendidikan, dan pelatihan.

\n\n

Pembiayaan PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF GORONTALO
GORONTALO PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF GORONTALO CITY
NUMBER 9 OF 2022
ON
CIVIL SERVANT INVESTIGATORS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF GORONTALO,

Considering :

that in order to realize security, peace, order and protection of the community, it is necessary to support Civil Servant Investigators within the Regional Government;
that in order to realize professional Civil Servant Investigators, the existence, duties and authorities, as well as the working procedures of Civil Servant Investigators, need to be regulated in a coordinated, directed, integrated and sustainable manner;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Civil Servant Investigators;

Bearing in Mind :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE STATE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA;
Law Number 29 of 1959 on the Establishment of Level II

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b7db0062-f230-4901-97bc-63a188f517e3","actionData","errors"]