[{"_1":2,"_113":-5,"_114":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b7da460c-7f82-4b2e-a372-0172caab33f3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_109":110,"_111":112},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_67":68,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":-5,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":79,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":-5,"_107":108},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Barat Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 12 Tahun 2011","number","12","year","2011","published_date","2011-05-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[],"tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka Barat","place_of_enactment","Mentok","theme","Retribusi Pelayanan Pasar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-PELAYANAN-PASAR
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD No.8 Seri C 2011
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah di bidang\r\njasa umum berupa pelayanan pasar, perlu dilakukan pengaturan untuk\r\ntujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh\r\nmasyarakat;\r\nRetribusi pelayanan pasar merupakan salah satu sumber pendapatan\r\ndaerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan tanggung jawab. \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 8 Thn 1981; UU No. 27 Thn 2000; UU No. 5 Thn 2003; UU No. 10 Thn 2004; UU No. 32 Thn 2004; UU No. 28 Thn 2009; PP No. 27 Thn 1983; PP No. 38 Thn 2007; Perda Kab. Bangka Barat No. 2 Thn 2008. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Retribusi Pelayanan Pasar; Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; Struktur dan Besarnya Tarif; Wilayah Pemungutan; Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran; Sanksi Administrasi; Penagihan; Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Penyidikan; Ketentuan Pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 9 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Bangka Barat. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah di bidang jasa umum, khususnya pelayanan pasar, serta untuk meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Ketentuan Substansial:

Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan disediakan untuk pedagang. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar. Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, luas, jangka waktu, dan jenis fasilitas pasar yang dipergunakan. Struktur tarif digolongkan berdasarkan luas dan jenis bangunan yang digunakan, dengan tarif yang berbeda untuk kios, los, bangunan lainnya, dan pelataran. Retribusi pelayanan pasar berlaku dan dipungut di dalam wilayah Kabupaten Bangka Barat.

Pemungutan retribusi dilarang diborongkan dan dipungut menggunakan SKRD atau dokumen sah lainnya seperti karcis dan nota perhitungan. Hasil pemungutan disetor ke Kas Daerah. Pembayaran retribusi wajib dilunasi sekaligus paling lambat 15 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen sah lainnya.

Wajib retribusi yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang. Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah 3 tahun, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD kepada Bupati, yang harus diputuskan dalam jangka waktu 6 bulan. Kelebihan pembayaran retribusi dapat dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

WEST BANGKA REGENCY GOVERNMENT
REGIONAL REGULATION OF WEST BANGKA REGENCY
NUMBER 12 OF 2011
CONCERNING
MARKET SERVICE RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF WEST BANGKA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to improve the services of the Regional Government in the field of public services in the form of market services, it is necessary to make arrangements for the purpose of public interest and benefit and can be enjoyed by the community;
that market service retribution is an important source of local revenue to finance the implementation of regional government and regional development to strengthen real, dynamic, harmonious and responsible regional autonomy;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Market Service Retribution;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b7da460c-7f82-4b2e-a372-0172caab33f3","actionData","errors"]