[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b7cda706-1172-41c5-8190-c17d32af4798","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2011","number","5","year","2011","published_date","2011-12-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"2046c88d-3728-4a97-b2e9-9d3d5f655e17","Kehutanan & Perkebunan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah","place_of_enactment","Palangka Raya","theme","Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perkebunan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD. 2011/5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan
ABSTRAK:	\n \n A. Bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Memiliki Tanggung\r\nJawab, Kewenangan Dan Kewajiban Untuk Mengoptimalkan\r\nPemanfaatan Dan Pengembangan Potensi Sumber Daya\r\nPerkebunan Daerah Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan\r\nUntuk Sebesar-Besarnya Demi Kemakmuran Dan Kesejahteraan\r\nRakyat Secara Berkeadilan, Dengan Prinsip-Prinsip Dasar Yang\r\nTerkandung Dalam Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\nB.Bahwa Pembangunan Perkebunan Merupakan Salah Satu Prioritas\r\nKebijakan Dan Program Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan\r\nTengah Dibidang Pembangunan Ekonomi Berbasis Kerakyatan Dan\r\nSumber Daya Lokal.\r\n \n Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-undang No 5 Tahun 1960; Undang-undang No 5 Tahun 1990; Undang-Undang No 5 Tahun 1994; Undang-Undang No. 12 Tahun 1992; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 887/Kpts/OT.210/9/97; Keputusan Menteri Nomor 237/2003; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun\r\n2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun\r\n2008. \n BAB I : KETENTUAN UMUM;\r\nBAB II : PERENCANAAN PEMBANGUNAN PERKEBUNAN;\r\nBAB III : PENGGUNAAN TANAH UNTUK USAHA PERKEBUNAN;\r\nBAB IV : PENGELOLAAN USAHA PERKEBUNAN;\r\nBAB V : PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERKEBUNAN;\r\nBAB VI : PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN\r\nTANGGUNG JAWAB SOSIAL;\r\nBAB VII : FORUM KOMUNIKASI USAHA PERKEBUNAN\r\nDAN PENANGANAN KONFLIK;\r\nBAB VIII : ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT), PEREDARAN PESTISIDA,\r\nPUPUK DAN KEBAKARAN LAHAN/KEBUN;\r\nBAB IX : PEMBINAAN, PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN;\r\nBAB X : KETENTUAN PENYIDIKAN;\r\nBAB XI: KETENTUAN PIDANA;\r\nBAB XII : SANKSI ADMINISTRATIF;\r\nBAB XIII : KETENTUAN PERALIHAN;\r\nBAB XIV : KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2011. \n 100 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pengusahaan Perkebunan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan usaha perkebunan berkelanjutan di Kalimantan Tengah. Latar belakangnya adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi untuk mengoptimalkan potensi sumber daya perkebunan secara berkelanjutan demi kemakmuran rakyat, serta prioritas pembangunan perkebunan sebagai bagian dari kebijakan ekonomi berbasis kerakyatan.

\n\n

Ketentuan Substansial:

\n\n

Peraturan ini mengatur berbagai aspek, termasuk:

\n\n

Perencanaan Pembangunan Perkebunan: Penyusunan tata ruang pengembangan perkebunan terpadu, rencana induk pengembangan perkebunan, rencana strategis pengembangan kemandirian petani perkebunan, dan perwilayahan pengembangan budidaya dan industri perkebunan.
Penggunaan Tanah: Prioritas pemanfaatan lahan kritis, pemberian hak atas tanah (Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan atau Sertifikat Hak Milik/Hak Pakai), dan musyawarah mupakat dalam penyediaan tanah adat.
Pengelolaan Usaha Perkebunan: Jenis usaha perkebunan (budidaya, industri pengolahan, dan usaha lainnya), keterpaduan pengelolaan, kemitraan (pembangunan kebun masyarakat minimal 20% dari total luas areal kebun inti), dan pengelolaan usaha budidaya tanaman perkebunan.
Pengembangan Agribisnis Perkebunan: Pemberdayaan SDM, pemanfaatan IPTEK, pengembangan kelembagaan, penyediaan sarana prasarana, dan investasi.
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Tanggung Jawab Sosial: Pengelolaan sumber daya alam secara lestari, pencegahan kerusakan lingkungan, AMDAL/UKL-UPL, dan program tanggung jawab sosial perusahaan.
Forum Komunikasi dan Penanganan Konflik: Pembentukan forum komunikasi usaha perkebunan dan tim terpadu penanganan konflik.
Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT): Pengawasan OPT, peredaran pestisida dan pupuk, serta penanganan kebakaran lahan/kebun.
Perizinan: Pengaturan mengenai berbagai jenis izin usaha perkebunan, termasuk Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B), Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P), Izin Usaha Perkebunan (IUP), Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B), dan Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P).

","transitional_provisions","1. Bagi usaha perkebunan yang telah memperoleh izin sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Pada saat perda ini ditetapkan, semua pemanfaatan usaha-usaha perkebunan yang tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh perda ini harus disesuaikan.\n3. Usaha perkebunan yang sudah ada sebelum perda ini ditetapkan diberi masa paling lambat selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.","sanctions","1. Gubernur atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada pelaku usaha perkebunan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin-izin usaha perkebunan.\n2. Sanksi Administratif terdiri atas: teguran tertulis, pencabutan izin usaha perkebunan, dan pencabutan Hak Guna Usaha.\n3. Pelaku usaha yang tidak mentaati ketentuan pembangunan kebun masyarakat dikenakan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 bulan, dan jika tetap tidak mentaati maka dilakukan pencabutan izin usaha perkebunan (IUP,IUP-B atau IUP-P), dan selanjutnya perusahaan bersangkutan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk dicabut Hak Guna Usaha (HGU).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 5 YEAR 2011
CONCERNING
MANAGEMENT OF SUSTAINABLE PLANTATION BUSINESS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF CENTRAL KALIMANTAN,

\n\n \n \n

Considering:

that the Provincial Government of Central Kalimantan has the responsibility, authority and obligation to optimize the utilization and development of the potential of regional plantation resources in a sustainable development perspective for the greatest possible prosperity and welfare of the people in a just manner, with the basic principles contained in Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that plantation development is one of the priorities of the policies and programs of the Regional Government of Central Kalimantan in the field of pro-people-based economic development and local resources;
that in order to obtain the best possible utility

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b7cda706-1172-41c5-8190-c17d32af4798","actionData","errors"]