[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b7ccf01b-b51a-47fc-ab2a-06ae5bc00a1c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 7 Tahun 2012","number","7","year","2012","published_date","2012-11-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Barito Kuala","place_of_enactment","Marabahan","theme","Pengelolaan Pasar","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2012/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Pasar
ABSTRAK:	\n \n bahwa perkembangan perekonomian di Kabupaten Barito Kuala telah memacu timbulnya keanekaragaman fungsi dan sifat pasar, baik yang didirikan, dimiliki, dikuasai, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah atau pihak swasta;bahwa untuk mengoptimalkan fungsi pasar dalamrangka memberikan pelayanan kepada pedagang, perlu adanya pengaturan terhadap pengelolaan pasar;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar. \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007;Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2011;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor\r\n16 Tahun 2010. \n Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pengelolaan Pasar dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Maksud dan Tujuan;Pengusahaan dan Klasifikasi Pasar;Pengelolaan Pasar;Penggunaan Tempat di Pasar Daerah;Perizinan;Pembangunan dan Pemeliharaan Pasar Daerah;Larangan;Pengawasan;Ketentuan Pidana;Ketentuan Penyidikan;Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 17 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum pengelolaan pasar di Kabupaten Barito Kuala, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha di pasar daerah, serta menciptakan ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kenyamanan di pasar.\n\nPasar daerah diklasifikasikan menjadi Klasifikasi A, B, dan C berdasarkan fasilitas, kegiatan perdagangan, lokasi, dan pendapatan. Pengelolaan pasar daerah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, dengan operasional oleh Kepala UPTD yang bertanggung jawab menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan, dan penarikan retribusi.\n\nPedagang di pasar daerah harus memiliki Surat Izin Menempati (SIM) untuk menggunakan tempat usaha. SIM bukan merupakan bukti kepemilikan dan berlaku selama 2 tahun serta dapat diperpanjang. Pedagang dilarang menjual atau memindahtangankan tempat berdagang. Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pemeliharaan pasar, termasuk penambahan bangunan, renovasi, rehabilitasi, atau revitalisasi pasar.\n\nPeraturan ini juga mengatur tata tertib di pasar, termasuk kewajiban menunjukkan bukti pembayaran retribusi dan izin menempati, serta larangan-larangan bagi pedagang dan pengunjung pasar.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua izin yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dalam Bidang Pengelolaan Pasar Daerah sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.\n2. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka izin yang berlaku sebelumnya diwajibkan membuat baru sesuai dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 dan Pasal 12 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BARITO KUALA REGENCY
YEAR 2012 NUMBER 7

REGIONAL REGULATION OF BARITO KUALA REGENCY
NUMBER 7 OF 2012
CONCERNING
MARKET MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BARITO KUALA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the economic development in Barito Kuala Regency has spurred the emergence of diverse functions and characteristics of markets, whether established, owned, controlled, and managed by the Regional Government or private parties;
that to optimize the function of markets in order to provide services to traders, it is necessary to regulate the management of markets;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Market Management;

In view of:

Law Number 27 of 1959 concerning the Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b7ccf01b-b51a-47fc-ab2a-06ae5bc00a1c","actionData","errors"]