[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b7cb8513-c330-485d-90c1-2c39aeb81694","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN KEARSIPAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2021","number","4","year","2021","published_date","2021-03-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Lampung","place_of_enactment","Bandar Lampung","theme","PENYELENGGARAAN KEARSIPAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kearsipan
2021
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mencapai tujuan penyelenggaraan kerasipan sebagaimana dalam UU nO. 43 Taun 2009 tentang kearsipan, arsip sebagai bahan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan daerah harus dikelola, dilindungi dan diselamatkan; untuk menjamin perlindungan kepentingan daerah dan masyarakat melalui pemanfaatan arsip serta penyelenggaraan kearsipan yang merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, diperlukan penyelenggaraan kearsipan daerah di Provinsi Lampung. \n Pasal 18 ayat (6) UUd 1945; UU No. 14 Tahun 1964 tentang Penetapan PP Pengganti UU No.3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah UU No.25 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah Tingkat I Sumatera Selatan; UU No. 43 Tentang Kearsipan; UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ; UU nO. 5 tAHUN 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; UU no. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP No.12 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; Peraturan Kepala Arsip Nasional RI No. 24 Tahun 2012 tentang Materi Muatan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan; Permendagri No.80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Perda Provinsi Lampung No. 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung. \n Penyelenggaraan Kerasipan daerah merupakan tanggung jawab Gubernur dan dilaksankan oleh Dinas Perpustakaan dan Kerasipan Provinsi Lampung. penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terwujudnya tertib pengelolaan arsip yang dihasilkan dari kegiatan yg dilakukan oleh perangkat daerah, Badan Usaha Milik Daerah, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menjamin ketersediaan arsip yan autentik dan terpercaya dalam rangka perlindungan kepentingan daerah dan masyarakat melalui kegiatan pemanfaatan arsip, menjamin keselamatan aset dan budaya daerah, menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; penyelenggaraan kearsipan dilaksanakan dengan berasaskan kepastian hukum, keutuhan, asal usul, aturan asli, keamanan dan keselamatan, profesionalisme, responsif, antisipatif, partisipatif, akuntabilitas, kepentingan umum, kearifan lokal dan potensi lokal. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2021. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kearsipan di Provinsi Lampung. Penyelenggaraan kearsipan ini menjadi tanggung jawab Gubernur dan dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung. Tujuan dari penyelenggaraan kearsipan adalah untuk menjamin tertibnya pengelolaan arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, keselamatan aset dan budaya daerah, serta keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pembentukan organisasi kearsipan yang terdiri dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta unit kearsipan pada setiap Perangkat Daerah dan BUMD. Setiap Perangkat Daerah dan BUMD wajib membentuk unit kearsipan yang memiliki fungsi pengelolaan arsip inaktif, pengolahan arsip menjadi informasi, pemusnahan arsip, penyerahan arsip statis, serta pembinaan kearsipan di lingkungannya. Sumber daya manusia kearsipan terdiri dari jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas, Arsiparis, dan jabatan fungsional lainnya. Prasarana dan sarana kearsipan meliputi gedung penyimpanan arsip, ruangan penyimpanan arsip inaktif, peralatan kearsipan, dan gedung Diorama untuk akses arsip statis.\n\nPengelolaan arsip meliputi pengelolaan arsip dinamis (aktif, inaktif, dan vital) dan arsip statis. Pengelolaan arsip dinamis mencakup penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip. Pengelolaan arsip statis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, dan akses arsip statis. Peraturan ini juga mengatur pelindungan dan penyelamatan arsip, simpul jaringan kearsipan, serta pendanaan penyelenggaraan kearsipan yang berasal dari APBD dan sumber lain yang sah.","transitional_provisions","1. Semua Peraturan Gubernur yang berkaitan dengan penyelenggaraan kearsipan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Pimpinan unit kearsipan yang belum memiliki kompetensi dibidang kearsipan, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pimpinan unit kearsipan dan wajib mengikuti pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.\n3. Unit kearsipan dan unit kerja yang belum dan/atau kurang memiliki Arsiparis, untuk sementara tugas, fungsi, dan tanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan kearsipan dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk pimpinan Perangkat Daerah.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 83 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).\n2. Selain sanksi pidana, pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 83 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PERDA Prov. Lampung No. 25 Tahun 2014 tentang PENYELENGGARAAN KEARSIPAN","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/114094/perda-prov-lampung-no-25-tahun-2014","e058b800-0ba2-4f66-8d31-c49b571e1625","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF LAMPUNG
REGIONAL REGULATION OF LAMPUNG PROVINCE
NUMBER 4 OF 2021
ON
ARCHIVAL MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF LAMPUNG,

Considering :

that in order to achieve the objectives of archival management as stipulated in Law Number 43 of 2009 on Archives, archives as materials for accountability in the implementation of regional government must be managed, protected and secured;
that in order to guarantee the protection of the interests of the region and the community through the utilization of archives and the implementation of archives which is a mandatory affair that is not related to basic services, it is necessary to organize regional archives in Lampung Province;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Archival Management;

Bearing in Mind :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of THE REPUBLIC

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b7cb8513-c330-485d-90c1-2c39aeb81694","actionData","errors"]