[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b7ad1672-7c24-43c8-a16c-16769a1f1526","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Deradikalisasi bagi Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme","short_title","Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 3 Tahun 2024","number","3","year","2024","published_date","2024-12-05","effective_date","2024-12-06","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","7ad52b5c-5c61-4ab1-a78d-dd24f9ef64db","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme","short_name","Peraturan BNPT","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"15de7b47-622f-4b9b-a362-3e88bbfdbd96","Penanggulangan Terorisme","tags",[],"location","Badan Nasional Penanggulangan Terorisme","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pelaksanaan Deradikalisasi bagi Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Deradikalisasi - Mantan Narapidana Terorisme - Orang atau Kelompok Orang - Terpapar - Paham Radikal Terorisme
2024
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme NO. 3, BN 2024 (924): 14 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme TENTANG Pelaksanaan Deradikalisasi bagi Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme
ABSTRAK:	\n \n Untuk pencegahan tindak pidana terorisme, perlu dilakukan deradikalisasi secara komprehensif yang dilaksanakan dari hulu ke hilir; dan untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan deradikalisasi bagi mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme, perlu mengatur mengenai pelaksanaan deradikalisasi bagi mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme. \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2003; PP Nomor 77 Tahun 2019; Perpres Nomor 46 Tahun 2010; dan Peraturan BNPT Nomor 5 Tahun 2022. \n Peraturan ini mengatur mengenai Pelaksanaan Deradikalisasi bagi Mantan Narapidana Terorisme dan Orang atau Kelompok Orang yang Sudah Terpapar Paham Radikal Terorisme. Deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi. Ruang lingkup Peraturan Badan ini meliputi: a. identifikasi dan penilaian; b. pembinaan; c. pembentukan tim koordinasi pelaksanaan Deradikalisasi; d. reintegrasi sosial; dan e. pemantauan dan evaluasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2024. \n Lampiran file: 14 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 30);\n2. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 723) sebagaimana telah diubah Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1051);","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini mengatur tentang pelaksanaan deradikalisasi bagi mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibuat dengan tujuan untuk mencegah tindak pidana terorisme melalui deradikalisasi yang komprehensif dari hulu ke hilir. Deradikalisasi dilakukan terhadap mantan narapidana terorisme dan kelompok orang yang terpapar paham radikal terorisme untuk reintegrasi sosial dan menghilangkan atau mengurangi pemahaman radikal terorisme.

Ketentuan Substansial:

Identifikasi dan penilaian terhadap mantan narapidana terorisme dan orang atau kelompok orang yang terpapar paham radikal terorisme.
Pembinaan yang meliputi wawasan kebangsaan, keagamaan, dan kewirausahaan.
Pembentukan tim koordinasi pelaksanaan deradikalisasi.
Reintegrasi sosial untuk mengembalikan kepercayaan sosial.
Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan deradikalisasi.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) bekerja sama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan deradikalisasi. BNPT juga dapat melibatkan pihak swasta dan masyarakat.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n\n

CHAPTER II
IDENTIFICATION AND ASSESSMENT

Part One
General

Article 4

Identification and assessment as referred to in Article 3 letter a are a series of processes to obtain a detailed picture of a person's level of exposure to Radical Terrorism Ideology and the tendency to join terrorist networks/groups or commit Terrorism criminal acts, the results of which become the basis for implementing Deradicalization.
Identification as referred to in paragraph (1) is carried out to identify and classify the categories of Former Terrorism Convicts and Individuals or Groups of People Who Have Been Exposed to Radical Terrorism Ideology.
Assessment as referred to in paragraph (1) is carried out to assess and determine the type of guidance needed by Former Terrorism Convicts and Individuals or Groups of People Who Have Been Exposed to Radical Terrorism Ideology in the implementation of Deradicalization.

Part Two
Identifi

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b7ad1672-7c24-43c8-a16c-16769a1f1526","actionData","errors"]