[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b76886e5-1313-4494-be2a-570ff2f00078","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur","short_title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/21/PBI/2016 Tahun 2016","number","18/21/PBI/2016","year","2016","published_date","2016-10-03","effective_date","2016-10-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ec3e2067-a9e4-4abb-9a01-77551835a577","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Bank Indonesia","short_name","Peraturan BI","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Bank Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Bank Indonesia NO. 18/21/PBI/2016, LN 2016/NO 195; PERATURAN.GO.ID : 15 HLM
Peraturan Bank Indonesia TENTANG Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2016. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4784)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bank Indonesia ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/14/PBI/2007 tentang Sistem Informasi Debitur. Perubahan tersebut meliputi definisi istilah-istilah seperti Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Lembaga Keuangan Non-Bank, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Koperasi Simpan Pinjam, Pelapor, Debitur, Informasi Debitur, Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan, Laporan Debitur, Sistem Informasi Debitur, Penyediaan Dana, Kredit, Surat Berharga, Penempatan, Penyertaan Modal, Penyertaan Modal Sementara, Tagihan Lainnya, dan Transaksi Rekening Administratif.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai kewajiban Pelapor untuk menyampaikan Laporan Debitur dan/atau koreksi Laporan Debitur secara online, serta tata cara penyampaiannya. Dalam hal terjadi gangguan teknis, Pelapor dapat menyampaikan laporan secara offline dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia. Pihak yang dapat meminta Informasi Debitur meliputi Pelapor, Debitur, Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan, atau pihak lain.

\n\n

Selain itu, Pelapor diwajibkan menyampaikan informasi kepada Debitur terkait pelaporan Penyediaan Dana ke dalam Sistem Informasi Debitur, serta menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Debitur terkait Informasi Debitur. Pelapor juga wajib menunjuk petugas pelaksana dan/atau pejabat yang bertanggung jawab dalam menyampaikan Laporan Debitur, melakukan verifikasi Laporan Debitur, dan mengajukan permintaan serta menerima informasi Debitur.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelapor yang terlambat menyampaikan koreksi Laporan Debitur dikenakan sanksi kewajiban membayar dengan besaran yang berbeda antara Bank Umum dan BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non-Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam.\n2. Pelapor yang menyampaikan Laporan Debitur atau koreksi Laporan Debitur secara offline yang tidak memenuhi ketentuan dikenakan sanksi kewajiban membayar dengan besaran yang berbeda antara Bank Umum dan BPR, Penyelenggara Kartu Kredit Selain Bank, Lembaga Keuangan Non-Bank, dan Koperasi Simpan Pinjam.\n3. Pelapor yang menolak permintaan Debitur untuk memperoleh Informasi Debitur dikenakan sanksi teguran tertulis.\n4. Pelapor yang tidak menyampaikan informasi kepada Debitur terkait pelaporan Penyediaan Dana atau tidak menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Debitur dikenakan sanksi teguran tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","Peraturan BI No. 9/14/PBI/2007 Tahun 2007 tentang Sistem Informasi Debitur","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/136787/peraturan-bi-no-914pbi2007-tahun-2007","506a02b6-b226-4a6e-8d54-15ec4cc4a977","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
No. 195, 2016

BANK INDONESIA REGULATION
NUMBER 18/21/PBI/2016
ON
AMENDMENT TO BANK INDONESIA REGULATION NUMBER 9/14/PBI/2007
CONCERNING DEBTOR INFORMATION SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF BANK INDONESIA,

Considering:

that in order to facilitate the process of providing funds to encourage economic development and the implementation of effective credit risk management and the availability of reliable debtor quality information, a complete, accurate, up-to-date, and comprehensive debtor information system is required;
that in order to support the availability of complete, accurate, up-to-date, and comprehensive debtor information, and to improve market discipline, it is necessary to improve the implementation of the debtor information system;
that based on the Joint Decree of Bank Indonesia and the Financial Services Authority dated October 18, 2013 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b76886e5-1313-4494-be2a-570ff2f00078","actionData","errors"]