[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b7623182-f6df-4b27-9397-c9b869da39b3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_69":70,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Selatan No. 28 Tahun 2009","number","28","year","2009","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan","place_of_enactment","Banjarmasin","theme","Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kebijakan Pemerintah
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 28, LD.2009/NO.28
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
ABSTRAK:	\n \n bahwa dengan memperhatikan tarif pemakaian kekayaan daerah\r\nsebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 7\r\nTahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah\r\nyang dinilai sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi\r\ndan kondisi saat ini dan mencermati perkembangan serta\r\npenambahan jumlah aset daerah yang belum termuat sebelumnya,\r\ndipandang perlu untuk melakukan pengaturan kembali untuk\r\nmenetapkan dasar-dasar pengaturan pelaksanaan dan pungutan\r\ndaerah atas pemakaian kekayaan daerah ;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang\r\nRetribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ; \n Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang\r\nNomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah\r\ndengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Peraturan\r\nPemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59\r\nTahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2\r\nTahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5\r\nTahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6\r\nTahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8\r\nTahun 2009; \n Peraturan Daerah Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang berisi:\r\n1.\tKetentuan Umum;\r\n2.\tPerizinan;\r\n3.\tRetribusi;\r\n4.\tGolongan Retribusi;\r\n5.\tMasa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang;\r\n6.\tCara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;\r\n7.\tPrinsip Dalam Penetapan Struktur Dan Besaran Tarif;\r\n8.\tStruktur dan Besaran Tarif Retribusi;\r\n9.\tKewenangan Pemungutan;\r\n10.\tWilayah Pungutan; \r\n11.\tPendaftaran;\r\n12.\tPenetapan Retribusi;\r\n13.\tTata Cara Pemungutan; \r\n14.\tTata Cara Pembayaran;\r\n15.\tSanksi Administrasi;\r\n16.\tTata Cara Penagihan;\r\n17.\tKeberatan;\r\n18.\tPengembalian Kelebihan Pembayaran;\r\n19.\tPengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi;\r\n20.\tKedaluwarsa Penagihan; \r\n21.\tKetentuan Pengecualian;\r\n22.\tKetentuan Penyidikan;\r\n23.\tKetentuan Pidana;\r\n24.\tKetentuan Penutup.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Propinsi\r\nKalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan\r\nOlahraga (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2001 Nomor 11)\r\ndan Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2006 tentang\r\nRetribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan\r\nSelatan Tahun 2006 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 19 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2001 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2001 Nomor 11).\n2. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2006 Nomor 7).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan. Latar belakangnya adalah bahwa tarif retribusi yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 dinilai tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini, serta adanya penambahan aset daerah yang belum termuat sebelumnya. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menetapkan dasar-dasar pengaturan pelaksanaan dan pungutan daerah atas pemakaian kekayaan daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Setiap pemakaian Kekayaan Daerah harus mendapatkan izin dari Gubernur, yang dapat dilimpahkan kepada Pimpinan Perangkat Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian Kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu, meliputi pemakaian tanah, gedung, wisma, asrama, aula, balai, ruang rapat/belajar, rumah, kendaraan jenazah dan ambulance, lapangan sepak bola mini Kayu Tangi, stadion 17 Mei Banjarmasin, GOR dan Kolam Renang Hasanuddin HM, dan taman hutan raya Sultan Adam.
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai Retribusi jasa usaha.
Masa Retribusi sesuai dengan masa pemakaian objek Retribusi atau ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan kontrak hak pemakaian.
Tingkat pengukuran jasa diukur berdasarkan volume dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.
Prinsip penetapan tarif didasarkan atas tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
Kewenangan pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pengguna barang terkait, dan hasilnya disetorkan secara bruto ke Kas Daerah.
Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF THE PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN
REGIONAL REGULATION OF THE PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN
NUMBER 28 OF 2009
ON
LOCAL FEE FOR THE USE OF REGIONAL ASSETS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF SOUTH KALIMANTAN,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that by considering the rates for the use of regional assets as stated in Regional Regulation Number 7 of 2006 concerning Local Fee for the Use of Regional Assets, which are deemed no longer in accordance with the current developments in the situation and conditions, and observing the developments and additions to the number of regional assets that have not been previously included, it is considered necessary to re-regulate to establish the basic regulations for the implementation and regional levies on the use of regional assets;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b7623182-f6df-4b27-9397-c9b869da39b3","actionData","errors"]