[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b7586e72-f561-4e8b-8458-b47969a3ef8a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan/Jasa dan Kawasan Industri","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2022","number","5","year","2022","published_date","2022-07-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"4b11750a-72ea-4fcd-9013-e9bd2f02545f","Pembangunan Industri","tags",[],"location","Pemerintah Kota Palembang","place_of_enactment","Palembang","theme","Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan/Jasa dan Kawasan Industri","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyediaan penyerahan pengelolaan-sarana prasarana utilitas-kawasan perumahan-kawasan perdagangan-KAWASAN INDUSTRI
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2022/No.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan/Jasa dan Kawasan Industri
ABSTRAK:	\n \n Pembangunan dan pertumbungan kawasan perumahan, kawasan perdagangan/jasa dan kawasan industri di Kota Palembang semakin pesat, sehingga dibutuhkan Prasarana, Sarana dan Utilitas yang memadai sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan kawasan tersebut, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyedian, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan / Jasa dan Kawasan Industri \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 5 Tahun 1960; UU No 28 Tahun 2002; UU No 26 Tahun 2007; UU No 1 Tahun 2011; UU No 20 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 30 Tahun 2014; UU No 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1987; Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 64 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 9 Tahun 2009; Peraturan Menteri Perindustrian No 40/M-IND/PER/7/2016; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 14 Tahun 2021; Peraturan Daerah No 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah No 1 Tahun 2017; \n Dalam Peraturan ini diatur tentang penyedian, penyerahan dan pengelolaan PSU Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan/Jasa dan Kawasan Industri dari pengembang kepada Pemerintah Kota bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan PSU pada Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan/Jasa dan Kawasan Industri. Diatur mengenai ketentuan umum, penyediaan dan penyerahan PSU, penelolaan PSU, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2022. \n Mencabut Peraturan Daerah No 3 Tahun 1999 tentang Ketentuan Penyediaan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial pada Kawasan Perumahan dan Permukiman dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang \n 13 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Ketentuan Penyediaan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Pada Kawasan Perumahan dan Permukiman Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2022 mengatur tentang penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) di kawasan perumahan, kawasan perdagangan/jasa, dan kawasan industri. Tujuannya adalah untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan PSU. Prinsip-prinsip yang mendasari adalah keterbukaan, akuntabilitas, kepastian hukum, keberpihakan, dan keberlanjutan.\n\nPeraturan ini mengatur kewajiban pengembang untuk menyediakan PSU dengan proporsi minimal 40% dari total luas lahan. Jenis PSU yang harus disediakan meliputi prasarana (jaringan jalan, drainase, dll.), sarana (perniagaan, pendidikan, kesehatan, dll.), dan utilitas (jaringan air bersih, listrik, telepon, dll.). Pengembang wajib menyerahkan PSU kepada Pemerintah Kota, kecuali beberapa jenis sarana dan utilitas tertentu. Khusus untuk sarana tempat pemakaman, pengembang wajib menyediakan lahan atau menyetor dana kompensasi.\n\nPemerintah Kota bertanggung jawab penuh atas pengelolaan PSU yang telah diserahkan. Pemerintah Kota dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam pengelolaan PSU. Pengembang dan/atau pengelola PSU dilarang mengubah peruntukan PSU berdasarkan site plan. Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban pengembang.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 7 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 12 ayat (1), dan Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian kegiatan, pencabutan izin, denda administratif, penundaan persetujuan, daftar hitam, atau ganti rugi.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 dan Pasal 17 dipidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00.","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99},"text","Peraturan Daerah No 3 Tahun 1999 tentang Ketentuan Penyediaan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial pada Kawasan Perumahan dan Permukiman dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PALEMBANG
THE PROVINCE OF SOUTH SUMATERA

REGIONAL REGULATION OF PALEMBANG CITY
NUMBER 5 OF 2022

ON
PROVISION, SUBMISSION AND MANAGEMENT OF INFRASTRUCTURE, FACILITIES, AND UTILITIES OF HOUSING AREAS, TRADE/SERVICES AREAS AND INDUSTRIAL AREAS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PALEMBANG,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that the development and growth of housing areas, trade/service areas and industrial areas in the City of Palembang are growing rapidly, so that adequate Infrastructure, Facilities and Utilities are needed as basic physical equipment of the environment and an inseparable part of the development of the area;
that based on the provisions of Article 26 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 9 of 2009 on Guidelines for the Submission of Infrastructure, Facilities, and Utilities for Housing and Settlements in the Region, to carry out the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b7586e72-f561-4e8b-8458-b47969a3ef8a","actionData","errors"]