[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b7536ac1-22c7-4129-a0f0-c06bf5c65e23","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":85,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan dan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang Nomor 3 Tahun 2023","number","3","year","2023","published_date","2023-08-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"60ffbcec-c21d-40ca-ac1f-d9640b99ae0a","Kesejahteraan Sosial Masyarakat",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bengkayang","place_of_enactment","Bengkayang","theme","Pemberdayaan dan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pemberdayaan hukum adat
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, BD.2023/NO.3, LL. KAB. Bengkayang : 16 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberdayaan dan Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat
ABSTRAK:	\n \n bahwa keberadaan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat sangat penting untuk membina dan mengembangkan hukum adat, nilai adat, dan kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan adat khususnya, serta untuk menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan masyarakat hukum adat demi kesejahteraan masyarakat; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018\r\n\r\n \n Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pemberdayaan dan Pembinaan; Kedudukan, Fungsi dan Tugas Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat;Hak, Wewenang dan Kewajiban Lembaga Adat; Upacara Adat dan Seni Budaya; Perlindungan dan Pemeliharaan; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2023. \n 2 halaman peraturan dan 14 halaman lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberdayakan dan membina Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Bengkayang. Latar belakangnya adalah pentingnya keberadaan kelembagaan ini dalam membina dan mengembangkan hukum adat, nilai adat, dan kebiasaan masyarakat. Pemberdayaan dan pembinaan dilakukan sesuai karakteristik setempat dengan kebersamaan antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Tujuan Pemberdayaan:

Membentuk kelembagaan yang kokoh dan memiliki identitas jelas sebagai mitra pemerintah.
Menjamin penghormatan terhadap Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat beserta haknya.
Memberikan ruang bagi peran serta Lembaga Adat dalam pemerintahan dan pembangunan.
Memberikan dasar hukum dalam pemberdayaan dan pembinaan Lembaga Adat.
Memberikan kepastian tanggung jawab pemerintah daerah terhadap Lembaga Adat.

Tujuan Pembinaan:

Agar keberadaan Lembaga Adat berkelanjutan, melestarikan adat istiadat dan nilai sosial budaya, serta berperan aktif dalam memajukan kesejahteraan masyarakat.

Ketentuan Substansial:

Pemberdayaan Lembaga Adat berasaskan hak asasi manusia, keadilan, partisipasi, transparansi, nondiskriminasi, keberlanjutan lingkungan, dan gotong royong.
Pemberdayaan dilakukan oleh Bupati, Camat, Kepala Desa/Lurah, Kepala Adat, masyarakat, dan lembaga non pemerintah.
Bupati memfasilitasi pemberdayaan dan dapat membentuk Kelompok Kerja Pemberdayaan dan Pembinaan Lembaga Adat.
Lembaga Adat berfungsi sebagai wadah permusyawaratan, menampung aspirasi, menyelesaikan perselisihan, melestarikan adat, dan mensinergikan program pembangunan.
Lembaga Adat berhak mewakili masyarakat adat, mengelola hak adat, dan menyelesaikan perselisihan adat.
Lembaga Adat berkewajiban membantu penyelenggaraan pemerintahan, membina masyarakat, menjaga kelestarian adat, memanfaatkan hak adat, memelihara ketertiban, dan memperkokoh persatuan.

","transitional_provisions","1. Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BUPATIBENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

REGIONAL REGULATION OF BENGKAYANG REGENCY
NUMBER 3 OF 2023
ON
EMPOWERMENT AND DEVELOPMENT OF INSTITUTIONS OF
INDIGENOUS LAW COMMUNITIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

BUPATIBENGKAYANG,

\n\n \n \n

Considering :

that the existence of Indigenous Law Community Institutions is very important to foster and develop customary law, customary values, and community habits in order to enrich, preserve and develop national culture in general and customary culture in particular, as well as to protect, maintain and utilize the wealth of indigenous law communities for the welfare of the community;
that the development and empowerment of Indigenous Law Community Institutions is carried out in accordance with local characteristics so that it is necessary to have togetherness between the Regional Government and the community in its implementation;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b7536ac1-22c7-4129-a0f0-c06bf5c65e23","actionData","errors"]