[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b75362b5-3f87-42e0-a910-d85b65bb7317","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2013","number","7","year","2013","published_date","2013-03-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jawa Tengah","place_of_enactment","Semarang","theme","Penyelenggaraan Perlindungan Anak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perlindungan-anak
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2013/No.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perlindungan Anak
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha\r\nEsa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat\r\nsebagai manusia seutuhnya;\r\nb. bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, baik\r\ndari pemerintah daerah dan/atau masyarakat agar terhindar\r\ndan terbebas dari kekerasan dan/atau ancaman kekerasan,\r\neksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;\r\nc. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002\r\ntentang Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah bersama\r\nmasyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan,\r\npenanganan risiko, dan penanganan kasus kekerasan,\r\neksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran pada anak;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\nhuruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan\r\nDaerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak \n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988,Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun\r\n2007, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun\r\n2008, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun\r\n2009 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun\r\n2012 \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, azas dan tujuan, hak anak, kewajiban pemerintah daerah, penyelenggaraan perlindungan anak, kelembagaan, peran serta masyarakat, penanganan pengaduan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan, larangan, sanksi administrasi, ketentuan penyidikan, sanksi pidana, pembiayaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2013. \n 23 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan anak di Provinsi Jawa Tengah. Latar belakangnya adalah bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran. Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiban melakukan upaya pencegahan, penanganan risiko, dan penanganan kasus terkait anak.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk:

Mencegah segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak.
Mengurangi risiko terjadinya kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak.
Menangani anak sebagai korban, pelaku, atau saksi atas kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah.
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan, pengurangan risiko, dan penanganan terhadap segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak.

Kewajiban Pemerintah Daerah meliputi penyediaan data dan informasi anak, pencegahan dan pengurangan risiko kerentanan, penanganan anak yang menjadi korban, saksi, dan pelaku, serta mendorong tanggung jawab orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, dan kelompok profesi. Pemerintah Daerah berwenang merumuskan kebijakan, meningkatkan kapasitas, membentuk lembaga, menyediakan sarana dan prasarana, melakukan fasilitasi, koordinasi, dan kerjasama, serta mewujudkan pemenuhan hak anak melalui kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

Penyelenggaraan perlindungan anak meliputi pencegahan, pengurangan risiko kerentanan, penanganan korban, dan sistem data dan informasi anak. Pencegahan meliputi perumusan dan pengembangan kebijakan, penguatan kapasitas kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, fasilitasi penyelenggaraan pencegahan, peningkatan kesadaran, dan penghargaan terhadap pandangan anak.

","transitional_provisions","Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan daerah yang berkaitan dengan perlindungan anak dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang dan/atau lembaga yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara dari kegiatan, pemutusan kerjasama, pembekuan ijin, atau pencabutan ijin.\n2. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 24 diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF CENTRAL JAVA
REGIONAL REGULATION OF CENTRAL JAVA PROVINCE
NUMBER 7 OF 2013
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF CHILD PROTECTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF CENTRAL JAVA,

Considering :

that children are a mandate and gift from God Almighty, in whom dignity and honor are inherent as whole human beings;
that every child has the right to protection, both from the regional government and/or the community, in order to avoid and be free from violence and/or threats of violence, exploitation, mistreatment and neglect;
that based on Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, the Regional Government together with the community are obliged to make efforts to prevent, handle risks, and handle cases of violence, exploitation, mistreatment and neglect of children;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Implementation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b75362b5-3f87-42e0-a910-d85b65bb7317","actionData","errors"]