[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b7376628-c5b5-411b-a5b1-2d57916778f5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang No. 4 Tahun 2011","number","4","year","2011","published_date","2011-06-28","effective_date","2011-06-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang","place_of_enactment","Pangkajene Sidenreng","theme","Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

GENDER
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2011/NO.4, TLD NO.18
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan\r\nkualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara\r\nperempuan dan laki-laki untuk menikmati hak-hak warga negara\r\ndi bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum sebagai\r\nupaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam\r\npembangunan, diperlukan pengarusutamaan gender sehingga\r\ndapat berperan serta dalam proses pembangunan ;\r\nbahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang efektif\r\ndalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam\r\nkehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan\r\nbernegara yang sudah disepakati oleh masyarakat internasional;\r\nbahwa upaya pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan\r\nsecara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh satuan kerja\r\nperangkat daerah (SKPD) dan instansi vertikal serta lembaga non\r\npemerintah daerah, untuk itu diperlukan landasan yuridis sebagai\r\npedoman pengarusutamaan gender di Kabupaten Sidenreng\r\nRappang. \n Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2009 – 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Legislasi Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah; \n PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2011. \n 11 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang kehidupan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG, termasuk penetapan kebijakan, fasilitasi kelembagaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, bantuan teknis, dan penyediaan data terpilah.
Kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD melalui analisis gender.
Pembentukan Pokja PUG yang beranggotakan seluruh Kepala/Pimpinan SKPD untuk mempercepat pelembagaan PUG.
Penetapan Focal Point PUG pada setiap SKPD yang bertugas mempromosikan PUG, memfasilitasi penyusunan rencana kerja berperspektif gender, dan melaksanakan sosialisasi.

Peraturan ini juga mengatur tentang pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG, peran serta masyarakat, pembinaan oleh Bupati, dan pembiayaan PUG yang dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan sumber dana lainnya yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF SIDENRENG RAPPANG REGENCY
REGIONAL REGULATION OF SIDENRENG RAPPANG REGENCY
NUMBER 04 YEAR 2011
CONCERNING
GENDER MAINSTREAMING IN REGIONAL DEVELOPMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SIDENRENG RAPPANG,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve the position, role and
quality of women and guarantee equal rights between
women and men to enjoy the rights of citizens
in the economic, socio-cultural, political and legal fields as an
effort to realize gender equality and justice in
development, gender mainstreaming is needed so that
they can participate in the development process;
that gender mainstreaming is an effective strategy
in realizing gender equality and justice in
family, community, national and
state life that has been agreed upon by the international community;
that gender mainstreaming efforts need to be implemented
in an integrated and coordinated

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b7376628-c5b5-411b-a5b1-2d57916778f5","actionData","errors"]