[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b7373535-45b7-4214-ab6c-4fed6ab16e5c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia","short_title","Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 Tahun 2024","number","13","year","2024","published_date","2024-12-18","effective_date","2024-12-23","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","f6e320e1-7d84-43e9-8730-3bfb764e0509","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Luar Negeri","short_name","Permenlu","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"d1f23a35-5540-4151-bb73-e4522722652d","Tata Naskah Kedinasan","tags",[],"location","Kementerian Luar Negeri","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Naskah Dinas Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEMENTERIAN LUAR NEGERI – TATA NASKAH DINAS
2024
Peraturan Menteri Luar Negeri NO. 13, BN 2024 (989) : 132 hlm.; jdih.kemlu.go.id
Peraturan Menteri Luar Negeri TENTANG Tata Naskah Dinas Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia
ABSTRAK:	\n \n Bahwa tata naskah dinas Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia merupakan sarana yang efektif dalam menciptakan arsip yang autentik, terpercaya, memiliki kepastian, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, selanjutnya tata naskah dinas sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk memberikemudahan, ketertiban, kepastian, dan efektivitas penyelenggaraan tata naskah dinas, yang diselenggarakan di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia, baik yang menggunakan media rekam kertas maupun media rekam elektronik. Kemudian, bahwa Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan\r\nRepublik Indonesia sudah tidak sesuaid engan perkembangan dan kebutuhan hukum dan organisasi, sehingga perlu diganti \n Dasar hukum Peraturan Menteri Luar Negeri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008, UU No. 43 Tahun 2009, PP No. 28 Tahun 2012, Keppres No. 108 Tahun 2003, Perpres No. 150 Tahun 2024, Kepmenlu No. SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004, Peranri No. 5 Tahun 2021, Permenlu No. 6 Tahun 2021 \n Dalam Peraturan Menteri ini mengatur mengenai Tata Naskah Dinas Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI. Tata Naskah Dinas Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan dimaksudkan sebagai acuan dalam pengelolaan Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan. Ruang lingkup Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud, meliputi: a. jenis, susunan, dan bentuk Naskah Dinas; pembuatan Naskah Dinas; c. pengamanan Naskah Dinas; d. pejabat penandatangan Naskah Dinas;l dan e. pengendalian Naskah Dinas. Kemudian diatur pula mengenai Jenis, Susunan, dan Bentuk Naskah Dinas. Dimana jenis Naskah Dinas terdiri atas: a. Naskah Dinas arahan; b. Naskah Dinas korespondensi; dan c. Naskah Dinas khusus \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2024. \n Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1417), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n Lampiran file: 132 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 13 Tahun 2024 ini bertujuan untuk memperbarui tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia agar sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum serta organisasi saat ini. Tata naskah dinas ini diharapkan dapat menciptakan arsip yang autentik, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Peraturan ini mengatur jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas, serta proses pembuatan, pengamanan, dan pengendalian naskah dinas. Selain itu, peraturan ini juga menetapkan pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas dan memberikan panduan mengenai penggunaan media rekam kertas dan elektronik.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pengelolaan Naskah Dinas di lingkungan Kementerian dan Perwakilan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Permenlu No. 22 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Luar Negeri Dan Perwakilan Republik Indonesia","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/163050/permenlu-no-22-tahun-2020","33df4bbd-4874-4d37-b4e4-c27930c0f6b4","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 13 OF 2024
CONCERNING
OFFICIAL CORRESPONDENCE MANAGEMENT OF THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS AND
REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that the official correspondence management of the Ministry of Foreign Affairs and
Representatives of the Republic of Indonesia is an effective means
in creating authentic, reliable archives,
having certainty, and being accountable
in the context of carrying out government duties;
that official correspondence management is highly needed as an
effort to provide convenience, order, certainty,
and effectiveness in the implementation of official correspondence management, which
is carried out within the Ministry of Foreign Affairs
and Representatives of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b7373535-45b7-4214-ab6c-4fed6ab16e5c","actionData","errors"]