[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b7342389-02aa-4b5a-b0fe-1e0237b845aa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 1996 tentang Perusahaa Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Daerah TIngkat II Kebumen","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 1996","number","9","year","1996","published_date","1996-07-27","effective_date","1997-07-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kebumen","place_of_enactment","Kebumen","theme","Perusahaa Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Daerah TIngkat II Kebumen","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Bank Perkreditan Rakyat
1996
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.1997/No.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perusahaa Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Daerah TIngkat II Kebumen
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka meningkatkan pertum\u0002buhan perekonomian utamanya bidang \r\nusaha golongan ekonomi lemah, dipandang \r\nperlu adanya usaha di bidang perbankan ; bahwa untuk·menghimpun dan menyalurkan - dana masyarakat yang berfungsi memberi\u0002kan pelayanan bagi pengusaha ekonomi \r\nlemah dan karyawan, diperlukan Badan \r\nUsaha yang berbentuk Bank Perkreditan \r\nRakyat ; bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah \r\nNomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Per\u0002kredi tan Rakyat yang ditindak lanjuti \r\ndengan Peraturan Menteri Dalam Negeri \r\nNomor 4 Tahun 1993 tentang Perusahaan \r\nDaerah Bank Perkreditan Rakyat dan \r\nInstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 \r\nTahun 1994 tentang Pelaksanaan Peraturan \r\nMenteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993, \r\nmaka Lembaga/Badan/Bank Prekreditan \r\nMilik Pemerintah Daerah, bentuk hukumnya \r\ndi tetapkan menj adi Perusahaan Dae rah \r\nBank Perkreditan Rakyat ; bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, \r\nmaka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah \r\nTingkat II Kebumen Nomor 03 Tahun 1979 \r\ntentang Perusahaan Daerah Bank Pasar \r\nKabupaten Daerah Tingkat II Kebumen \r\nyang telah tiga kali diubah, terakhir \r\ndengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun \r\n1987 dipandang tidak sesuai lagi dan \r\noleh karena i tu perlu dicabut untuk \r\nkemudian di tetapkan Peraturan Daerah \r\nyang baru; bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut \r\nhuruf a,b, c dan d di atas dipandang \r\nperlu m~netapkan Peraturan Daerah Kabu\u0002paten Daerah Tingkat II Kebumen tentang \r\nPerusahaan Daerah Bank Perkreditan \r\nRakyat Bank Pasar Kabupaten Daerah \r\nTingkat II Kebumen. \n Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 ; Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 ; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 ; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 \r\nTahun 1993 ; Keputusan Menteri Keuangan tanggal 26 \r\nFebruari 1993 Nomor: 221/KMK.017/1993 ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 \r\nTahun 1993 ; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 - Tahun 1994 \n Pendirian Dan Tempat Kedudukan ; Azas, Maksud Dan Tujuan ; Tugas Pokok Dan Fungsi ; Modal ; Pengurus Dan Pegawai ; Dana Pensiu Dan Tunjangan Hari Tua ; Rencana Kerja Dan Anggaran ; Tahun Buku Dan Perhitungan Tahunan ; Penetapan Dan Penggunaan Laba Bersih ; Kerja Sama ; Pembinaan ; Pembubaran ; Ketentuan Peralihan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 1997. \n 37 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 03 Tahun 1979 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen yang telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1987.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen. Pendirian bank ini bertujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah serta menjadi sumber pendapatan daerah. Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar berazaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Ketentuan Substansial:

Modal dasar Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar ditetapkan sebesar Rp 500.000.000,00. Bank dipimpin oleh Direksi yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas. Dewan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum, menjalankan pengawasan, pengendalian, serta pembinaan terhadap Bank Pasar. Peraturan ini juga mengatur mengenai rencana kerja dan anggaran tahunan, tahun buku dan perhitungan tahunan, serta penetapan dan penggunaan laba bersih.

Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar menyelenggarakan usaha-usaha antara lain:

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
Memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah ;
Melakukan kerja sama antar Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya ;
Menjalankan usaha-usaha Perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Diatur pula mengenai tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh anggota Direksi atau Pegawai Bank Pasar.

","transitional_provisions","1. Semua kekayaan termasuk hutang piutang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen menjadi kekayaan Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.\n2. Semua anggota Badan Pengawas dan anggota Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen menjadi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar sampai dengan habis masa jabatannya.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
KEBUMEN REGENCY, LEVEL II REGION
NUMBER: 11 YEAR 1997 SERIES: D NUMBER: 8

REGIONAL REGULATION OF KEBUMEN REGENCY, LEVEL II REGION
NUMBER 9 YEAR 1996

CONCERNING

REGIONAL COMPANY, RURAL CREDIT BANK, MARKET BANK
KEBUMEN REGENCY, LEVEL II REGION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT, HEAD OF LEVEL II REGION OF KEBUMEN

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve economic growth, especially in the business sector of the economically disadvantaged, it is deemed necessary to have a business in the banking sector;
that to collect and distribute public funds that function to provide services for economically disadvantaged entrepreneurs and employees, a Business Entity in the form of a Rural Credit Bank is required;
that in accordance with Government Regulation Number 71 of 1992 concerning Rural Credit Banks, which was followed up by the Minister of Home Affairs

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b7342389-02aa-4b5a-b0fe-1e0237b845aa","actionData","errors"]