[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b727ef2f-3acc-4180-bfed-1cee2725dbc2","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya No. 5 Tahun 2014","number","5","year","2014","published_date","2014-09-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya","place_of_enactment","Singaparna","theme","PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LINGKUNGAN HIDUP - perlindungan dan pengelolaan
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD 2014/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
ABSTRAK:	\n \n bahwa berbagai permasalahan lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan manusia dan peristiwa alam lainnya di Kabupaten Tasikmalaya berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, maka perlu dilakukan pengendalian lingkungan hidup secara komprehensif dan terpadu; bahwa pengendalian tersebut harus dikelola secara efektif dan efisien serta memperhatikan peran serta semua sektor termasuk sektor masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; \n Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994; Undang- Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nornor 54 Tahun 2000; Peratauran Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012; Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012; \n Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas, Tujuqan, Dan Ruang Lingkup, Tugas Dan Wewenang, Perencanaan, Pemanfaatan,Pengendalian, Imbal Jasa Lingkungan, Pemeliharaan, Laboratorium Lingkungan, Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, Sistem Informasi, Hak, Kewajiban, Dan Larangan, Peran Masyarakat, Pengawasan Dan Sanksi Administratif, Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2014. \n 52 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tasikmalaya. Latar belakangnya adalah permasalahan lingkungan hidup akibat aktivitas manusia dan peristiwa alam yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Tujuannya adalah untuk melindungi wilayah Kabupaten Tasikmalaya dari pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.\n\nKetentuan substansial mencakup:\n\n1. **Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah:** Menetapkan kebijakan, melaksanakan KLHS, menetapkan RPPLH Daerah, mengelola informasi lingkungan hidup, memberikan pendidikan dan pelatihan, menerbitkan izin lingkungan, dan melakukan penegakan hukum lingkungan.\n2. **Perencanaan:** Melalui inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion daerah, dan penyusunan RPPLH.\n3. **Pemanfaatan Sumber Daya Alam:** Harus berdasarkan RPPLH Daerah atau daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.\n4. **Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup:** Melalui pencegahan (KLHS, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, Amdal, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup), penanggulangan, dan pemulihan.\n5. **Imbal Jasa Lingkungan:** Pengelolaan jasa lingkungan untuk mewujudkan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.\n6. **Pemeliharaan Lingkungan Hidup:** Melalui konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan pelestarian fungsi atmosfer.\n7. **Pengelolaan B3 dan Limbah B3:** Mengatur penyimpanan, pemanfaatan, pembuangan, pengolahan, dan penimbunan B3 serta pengelolaan limbah B3.\n8. **Sistem Informasi Lingkungan Hidup:** Pengembangan sistem informasi lingkungan hidup yang terpadu dan terkoordinasi.\n9. **Hak, Kewajiban, dan Larangan:** Mengatur hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, dan larangan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.\n10. **Peran Masyarakat:** Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.\n11. **Pengawasan dan Sanksi Administratif:** Bupati melakukan pengawasan dan menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran izin lingkungan.\n12. **Penyelesaian Sengketa Lingkungan:** Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.\n13. **Penyidikan:** PPNS diberi wewenang khusus sebagai penyidik terhadap pelanggaran peraturan daerah.","transitional_provisions","1. Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di daerah yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat terus dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup.\n3. Kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada dan berdampak pada penurunan fungsi konservasi, harus melakukan rekayasa teknik dan/atau rekayasa vegetatif untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup.\n4. Perizinan kegiatan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya perizinan tersebut.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).\n2. Dalam hal tindak pidana di bidang pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi dari ketentuan ayat (1) maka dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF TASIKMALAYA
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TASIKMALAYA REGENCY
NUMBER 5 OF 2014
CONCERNING
ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TASIKMALAYA,

Considering:

that various environmental problems as a result of human activities and other natural events in Tasikmalaya Regency have the potential to cause pollution and/or environmental damage which results in a decrease in the carrying capacity and carrying capacity of the environment, it is necessary to carry out comprehensive and integrated environmental control;
that this control must be managed effectively and efficiently and pay attention to the participation of all sectors including the community sector;
that based on the considerations as referred to in letters a, letter b, and letter c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Environmental Protection and Management;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b727ef2f-3acc-4180-bfed-1cee2725dbc2","actionData","errors"]