[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b72176b1-f088-4dff-8ea5-7a35f6648699","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional","short_title","Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2018","number","2","year","2018","published_date","2018-05-14","effective_date","2018-05-22","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5ad1955e-c3d6-4050-a817-4eb04a8cdc04","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan","short_name","Permenko Polhukam","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan NO. 2, BN.2018/No.669, jdih.kemkes.go.id : 14 hlm.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2018. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor PER-01/MENKO/POLHUKAM/1/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional dan menindaklanjuti Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tujuannya adalah untuk mengatur organisasi dan tata kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional. Sekretariat ini berfungsi sebagai unsur pendukung teknis dan administratif bagi Komisi Kepolisian Nasional, berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat dan bertanggung jawab secara fungsional kepada Komisi Kepolisian Nasional dan secara administratif kepada Menteri Koordinator. Tugas utama Sekretariat adalah memberikan dukungan teknis dan administratif, termasuk pengelolaan saran dan keluhan masyarakat, penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan advokasi hukum. Struktur organisasi Sekretariat terdiri dari beberapa bagian, yaitu Bagian Dukungan Teknis, Bagian Hukum, Informasi, dan Komunikasi, Bagian Perencanaan dan Kerja Sama, dan Bagian Umum, masing-masing dengan tugas dan fungsi spesifik.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, seluruh peraturan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor PER-01/MENKO/POLHUKAM/1/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah dan/atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Peraturan Menteri ini. 2. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Sekretariat, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.","sanctions","(-)","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor PER-01/MENKO/POLHUKAM/1/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional","link","","revoked_by",[100],{"_94":101,"_96":102,"_36":103},"Permenko Polkam No. 7 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional","https://peraturan.bpk.go.id/Details/327249/permenko-polkam-no-7-tahun-2024","b3263ae4-1a87-490c-864b-f43441a1402c","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGULATION OF THE COORDINATING MINISTER
FOR POLITICAL, LEGAL, AND SECURITY AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2018
TENTANG
ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE
OF THE SECRETARIAT OF THE NATIONAL POLICE COMMISSION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE COORDINATING MINISTER FOR POLITICAL, LEGAL, AND SECURITY AFFAIRS
REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

that to implement the provisions of Article 20 paragraph (5) of Presidential Regulation Number 17 of 2011 on the National Police Commission and to follow up on the Letter of Approval of the Minister of Administrative and Bureaucratic Reform Number B/75/M.KT.01/2018 dated January 31, 2018, it is necessary to stipulate a Regulation of the Coordinating Minister for Political, Legal, and Security Affairs on the Organization and Work Procedure of the Secretariat of the National Police Commission;

Bearing in Mind :

Law Number 2 of 2002 on the State Police of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b72176b1-f088-4dff-8ea5-7a35f6648699","actionData","errors"]