[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b71efc65-f8dd-4811-b9ff-feef88ffd4f1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu Utara No. 20 Tahun 2011","number","20","year","2011","published_date","2011-07-26","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara","place_of_enactment","Aek Kanopan","theme","Retribusi Izin Gangguan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 20, LD.2011/NO.21
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Gangguan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Gangguan di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dengan Retribusi Izin Gangguan sebagai salah satu jenis retribusi perizinan tertentu.

\n\n

Ketentuan substansial mencakup:

\n\n

Objek retribusi adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha.
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.
Izin Gangguan diwajibkan bagi setiap orang atau badan yang mendirikan atau memperluas tempat usahanya di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
Tingkat penggunaan jasa izin gangguan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor tarif lingkungan, indeks lokasi, indeks gangguan dan luas ruang tempat usaha dengan diberikan bobot (koefisien).
Prinsip penetapan tarif didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
Struktur dan besarnya tarif retribusi izin gangguan ditetapkan berdasarkan lingkungan (industri, pertokoan/pasar, pemukiman/sosial, pergudangan) dan luas tempat usaha.
Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

\n","transitional_provisions","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF LABUHANBATU UTARA REGENCY
NUMBER 20 YEAR 2011

ABOUT
NUISANCE PERMIT RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH LABUHANBATU,

Considering:

that in the context of implementing broad, real, and responsible Regional Autonomy, the regional government must be able to explore its own financial resources so that it can provide sources of financing for the implementation of government and development;
that regional retribution is one source of local original income that has a very strategic role in increasing the regional financial capacity and will be used for regional needs for the greatest possible prosperity of the people;
that based on the provisions of Article 141 letter c of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it is stated that the Nuisance Permit Retribution is one type of specific licensing retribution by the Regional Government;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b71efc65-f8dd-4811-b9ff-feef88ffd4f1","actionData","errors"]