[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b71e0a9e-c025-432c-9321-419d329a7431","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Hak Milik Atas Tanah Bagi Badan Keagamaan","short_title","Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2023","number","6","year","2023","published_date","2023-05-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","1688f208-5100-4120-be0a-f40bb009caf0","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Agama","short_name","Peraturan Menag","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Kementerian Agama","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pemberian Rekomendasi Hak Milik Atas Tanah Bagi Badan Keagamaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

keagamaan
2023
Peraturan Menteri Agama NO. 6, BN.2023 (381)/5 hlm
Peraturan Menteri Agama TENTANG Tata Cara Pemberian Rekomendasi Hak Milik Atas Tanah Bagi Badan Keagamaan
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa untuk dapat ditunjuk sebagai badan keagamaan yang mempunyai hak milik atas tanah, perlu mendapat\r\nrekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;\r\nb.\tbahwa untuk meningkatkan efektivitas, efesiensi, transparasi, dan kepastian hukum dalam memberikan\r\nrekomendasi hak milik atas tanah bagi badan keagamaan, perlu pengaturan mengenai mekanisme\r\npemberian rekomendasi hak milik atas tanah;\r\nc.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan\r\nPeraturan Menteri Agama tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Hak Milik atas Tanah bagi Badan Keagamaan;\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun \r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, rekomendasi hak milik atas tanah bagi Badan Keagamaan, permohonan dan pemeriksaan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2023. \n 5 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Agama ini mengatur tentang tata cara pemberian rekomendasi hak milik atas tanah bagi badan keagamaan. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pemberian rekomendasi tersebut. Rekomendasi diberikan oleh Menteri Agama, yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Proses pemberian rekomendasi dimulai dengan pengajuan permohonan oleh Ketua Badan Keagamaan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal, disertai dengan dokumen persyaratan seperti surat pernyataan tidak sengketa kepengurusan, surat keterangan domisili, fotokopi NPWP Badan Keagamaan, fotokopi KTP Pemohon, surat pernyataan keabsahan dokumen, dan surat keterangan keberadaan Badan Keagamaan dari Kantor Wilayah. Persyaratan tambahan diperlukan untuk badan keagamaan yang merupakan organisasi kemasyarakatan berbadan hukum dan gereja.

Sekretaris Jenderal atau Direktur Jenderal melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja. Jika belum lengkap, Pemohon diberi waktu 3 hari kerja untuk melengkapi. Jika lengkap, rekomendasi diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 5 hari kerja dan ditujukan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang, serta disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah dan Pemohon.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No.381, 2023

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS. Land Ownership Rights. Religious Organization. Granting of Recommendations. Procedures.

REGULATION OF THE MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6 OF 2023
ON
PROCEDURES FOR GRANTING RECOMMENDATIONS FOR LAND OWNERSHIP RIGHTS
FOR RELIGIOUS ORGANIZATIONS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas:

that in order to be appointed as a religious organization that shall have land ownership rights, it is necessary to obtain a recommendation from the ministry that organizes governmental affairs in the field of religion;
that in order to increase effectiveness, efficiency, transparency, and legal certainty in providing recommendations for land ownership rights for religious organizations, it is necessary to regulate the mechanism for granting

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b71e0a9e-c025-432c-9321-419d329a7431","actionData","errors"]