[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b716f1a3-be5c-45c2-8fdb-70d4ab18347e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2017","number","6","year","2017","published_date","2017-10-07","effective_date","2017-10-09","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sumba Barat","place_of_enactment","Waikabubak","theme","Penyelenggaraan Pendidikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pendidikan
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD. 2017/ No. 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pendidikan
ABSTRAK:	\n \n Bahwa sistem pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan secara terencana, terarah dan berkesinambungan; bahwa Perda Kab. Sumba Barat No. 6 Tahun 2020 sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pada pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2010 \n Materi Pokok terdiri dari: I. Ketentuan Umum; II. Asas, Maksud dan Tujuan; III. Ruang Lingkup Pengaturan; IV. Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan; V. Sekolah Aman Bencana; VI. Bantuan Bagi Satuan Pendidikan; VII. Pendirian Sekolah dan Kursus; VIII. Kesejahteraan Tenaga Pendidik; IX. Pengawas Sekolah; X. Dewan Pendidikan; XI. Komite Sekolah; XII. Akreditasi Penyelenggaraan Pendidikan; XIII. Sarana dan Prasarana; XIV. Evaluasi dan Sertifikasi; XV. Pembiayaan; XVI. Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan; XVII. Peran Serta Masyarakat; XVIII. Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan dan Tindak Lanjut; XIX. Larangan; XX. Sanksi Administratif; XXI. Ketentuan Penyidikan; XXII. Ketentuan Pidana; XXIII. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2017. \n Mencabut Perda Kab. Sumba Barat No. 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan \n 40 Halaman Isi; 10 Halaman Penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2002 Seri E Nomor 1).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sumba Barat. Latar belakangnya adalah perlunya pembaharuan pendidikan yang terencana dan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global, serta ketidaksesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 6 Tahun 2002 dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab. Ruang lingkup pengaturan meliputi jalur, jenjang, dan jenis pendidikan; sekolah aman bencana; bantuan bagi satuan pendidikan; pendirian sekolah dan kursus; kesejahteraan tenaga pendidik; pengawas sekolah; dewan pendidikan; komite sekolah; akreditasi penyelenggaraan pendidikan; sarana dan prasarana; evaluasi dan sertifikasi; pembiayaan; pendirian, penggabungan, dan penutupan lembaga pendidikan; peran serta masyarakat; pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut; larangan; sanksi; ketentuan pidana; dan ketentuan penutup.

Ketentuan substansial mencakup pengaturan mengenai jalur pendidikan (formal, nonformal, informal), jenjang pendidikan (PAUD, pendidikan dasar), dan jenis pendidikan (umum, keagamaan). Diatur pula mengenai penyelenggaraan PAUD HI, pendidikan inklusif, kurikulum, pembelajaran, evaluasi pendidikan, standar pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, peserta didik, wajib belajar, dewan pendidikan, komite sekolah, kepala sekolah, budaya membaca dan belajar, sekolah sehat, UKS, dan akreditasi. Peraturan ini juga mengatur kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah, serta pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Satuan Layanan Pendidikan, Lembaga pendidikan, peserta didik, orang tua, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Penyelenggara Pendidikan, Kepala Sekolah yang tidak melaksakan kewajiban dan melanggar larangan akan dikenakan sanksi administrasi.\n2. Sanksi administrasi berupa teguran lisan, tertulis dan pencabutan izin pendirian lembaga pendidikan.\n3. Apabila pengenaan sanksi administrasi tidak diindahkan, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang beraku.\n4. Apabila Pemerintah Daerah tidak melaksanakan kewajiban akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Perda Kab. Sumba Barat No. 6 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST SUMBA
EAST NUSA TENGGARA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WEST SUMBA REGENCY
NUMBER 6 OF 2017
ON
EDUCATION ADMINISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST SUMBA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that the education system must be able to guarantee equal educational opportunities, quality improvement, as well as the relevance and efficiency of education management to face challenges in accordance with the demands of changes in local, national and global life, so it is necessary to carry out educational reforms in a planned, directed and sustainable manner;
that Regional Regulation of West Sumba Regency Number 6 of 2002 concerning Education Administration is no longer in accordance with higher laws and regulations so it needs to be replaced;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b716f1a3-be5c-45c2-8fdb-70d4ab18347e","actionData","errors"]