[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b710c214-3a26-445c-8c64-d110e0976b87","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 3 Tahun 2015","number","3","year","2015","published_date","2015-03-31","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur","place_of_enactment","Sampit","theme","Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perlindungan perempuas
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2015/No.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
ABSTRAK:	\n \n Setiap warga Negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia sehingga perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya sesuai dengan fitrah dan kodratnya tanpa diskriminasi.\r\nKekerasan terhadap perempuan dan anak di daerah terus meningkat, sehingga diperlukan upaya perlindungan. \n Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak\r\nUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga\r\nUndang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang\r\n \n Perlindungan Perempuan dan Anak berupa upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan rehabilitas terhadap\r\nkorban kekerasan di Kabupaten Kotawaringin Timur \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2015. \n 30 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, memberikan pelayanan kepada korban, serta melakukan pemberdayaan dan rehabilitasi kepada korban kekerasan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Ruang lingkup perlindungan meliputi upaya pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan rehabilitasi terhadap korban kekerasan.

Ketentuan Substansial:

Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan upaya perlindungan korban, termasuk menetapkan kebijakan, membentuk Forum Koordinasi Perlindungan Korban Kekerasan (FKPKK), menyusun perencanaan program dan kegiatan, memberikan dukungan sarana dan prasarana, mengalokasikan anggaran, serta melakukan pembinaan dan pengawasan melalui dinas terkait. Pemerintah Daerah juga menyelenggarakan layanan bagi korban melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan FKPKK.

Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:

Korban kekerasan berhak atas penghormatan harkat dan martabat, pemulihan kesehatan dan psikologis, menentukan keputusan sendiri, mendapatkan informasi, kerahasiaan identitas, kompensasi, rehabilitasi sosial, penanganan pengaduan, kemudahan dalam proses peradilan, dan pendampingan.
Anak korban kekerasan juga mendapatkan hak-hak khusus seperti hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, pelayanan dasar, pendidikan yang layak, perlindungan yang sama, bebas dari stigma, dan kebebasan sesuai norma yang berlaku.
Masyarakat dan keluarga memiliki kewajiban mencegah terjadinya kekerasan, melaporkan bila terjadi kekerasan, melindungi korban, dan memberikan pertolongan darurat.

","transitional_provisions","sanctions","1. Apabila penyelenggara pemerintah dan/atau masyarakat tidak melaksanakan ketentuan Pasal 47, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n2. Sanksi dapat berupa teguran lisan dan tertulis sebanyak 3 kali.\n3. Pelanggaran dapat berupa pidana kurungan selama 3 bulan dan/atau denda sesuai aturan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF EAST KOTAWARINGIN
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION
OF EAST KOTAWARINGIN REGENCY
NUMBER 3 OF 2015
CONCERNING
THE ORGANIZATION OF PROTECTION FOR WOMEN AND CHILDREN
VICTIMS OF VIOLENCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF EAST KOTAWARINGIN,

\n\n \n \n

Considering:

that every citizen has the right to feel safe and free from all forms of violence against women and children, which constitutes a violation of human rights, so it is necessary to protect their dignity and ensure their right to life in accordance with their nature and essence without discrimination;
that violence against women and children in the region continues to increase, so protection efforts are needed;
that laws and regulations governing the protection of women and children victims of violence have not regulated protection efforts in the regions, so institutional support and regulations are

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b710c214-3a26-445c-8c64-d110e0976b87","actionData","errors"]