[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b70ad555-8c25-40e6-b71c-76e5e8797554","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 13 Tahun 2015","number","13","year","2015","published_date","2015-07-06","effective_date","2015-12-08","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Lamandau","place_of_enactment","Nanga Bulik","theme","Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pns
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2015/NO130
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta berlangsungnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di daerah,\r\ndiperlukan jaminan kepastian penegakan hukum atas peraturan-peraturan di daerah. Sesuai dengan ketentuan Pasal 257 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh Pejabat Penyidik. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009; Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011; \n BAB I\r\nKETENTUAN UMUM;\r\nBAB II\r\nKEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG;\r\nBAB III\r\nHAK DAN KEWAJIBAN;\r\nBAB IV\r\nPENGANGKATAN, PELANTIKAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL;\r\nBAB V\r\nKARTU TANDA PENGENAL;\r\nBAB VI\r\nKODE ETIK PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL;\r\nBAB VII\r\nPELAKSANAAN PENYIDIKAN;\r\nBAB VIII\r\nSEKRETARIAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL;\r\nBAB IX\r\nPAKAIAN SERAGAM DAN ATRIBUT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL;\r\nBAB X\r\nPENDIDIKAN DAN PELATIHAN;\r\nBAB XI\r\nPEMBINAAN DAN PENGAWASAN;\r\nBAB XII\r\nKERJASAMA;\r\nBAB XIII\r\nPEMBIAYAAN;\r\nBAB XIV\r\nKETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2015. \n 13 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.\n2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk menjamin kepastian penegakan hukum atas peraturan-peraturan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Kedudukan PPNS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui pimpinan SKPD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.
Tugas PPNS adalah melaksanakan penyidikan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Wewenang PPNS meliputi menerima laporan, melakukan pemeriksaan di tempat kejadian, memeriksa tersangka, melakukan penyitaan, mengambil sidik jari, memanggil saksi, mendatangkan ahli, dan melakukan penghentian penyidikan. PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan atau penahanan.
Hak PPNS selain hak sebagai PNS, dapat diberikan tunjangan khusus sesuai kemampuan keuangan daerah.
Kewajiban PPNS meliputi melakukan penyidikan, membuat berita acara, menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI, dan membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
Pengangkatan, pelantikan, mutasi, dan pemberhentian PPNS diatur dengan persyaratan dan prosedur yang ditetapkan.
PPNS wajib mentaati kode etik yang meliputi mengutamakan kepentingan negara, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan bersikap jujur.
Pembentukan Sekretariat PPNS untuk koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberdayaan PPNS.
Pembinaan dan pengawasan terhadap PPNS dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Kapolri, Jaksa Agung, dan Bupati.

\n","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF LAMANDAU
CENTRAL KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF LAMANDAU REGENCY
NUMBER 13 OF 2015
CONCERNING
CIVIL SERVANT INVESTIGATORS WITHIN THE LAMANDAU REGENCY GOVERNMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LAMANDAU,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to organize an effective and efficient government and the ongoing good governance in the region, it is necessary to guarantee legal certainty in the enforcement of regulations in the region;
that in accordance with the provisions of Article 257 of Law Number 23 of 2014 concerning Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, investigations into violations of the provisions of Regional Regulations shall be carried out by Investigating Officials;
that based on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b70ad555-8c25-40e6-b71c-76e5e8797554","actionData","errors"]