Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 13 Tahun 2026

Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 13 Tahun 2026 tentang Evaluasi Pemberian Hak Akses Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIPNBP) pada Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT)

Juga dikenal sebagai: Keputusan Dirjen PHL 13/2026 · Keputusan Dirjen PHL No. 13 Tahun 2026 · Keputusan Dirjen PHL Nomor 13 Tahun 2026

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:19 Februari 2026Tanggal Penetapan:19 Februari 2026
KehutananAgraria & PertanahanPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Informasi

TipeKeputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Tanggal Berlaku19 Februari 2026
Tanggal Penetapan19 Februari 2026

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit. Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 23 Tahun 2025 Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan.

Keputusan ini menetapkan evaluasi Pemberian Hak Akses Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIPNBP) pada Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT). Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemanfaatan hutan, good forest governance, dan mitigasi risiko terhadap pelaksanaan pemanfaatan hutan oleh PHAT. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan, melalui penelaahan administratif dan/atau pemeriksaan lapangan. Evaluasi ini mencakup PHAT yang telah terdaftar pada SIPUHH/SIPNBP serta pendaftaran Hak Akses SIPUHH/SIPNBP baru. Anggaran pelaksanaan bersumber dari APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah.

(-)

(-)