[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b6de6ab9-a47f-471a-89ba-51c34ca03077","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2009 tentang PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2009","number","11","year","2009","published_date","2009-08-10","effective_date","2009-08-11","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"646cdc0b-6f29-486d-bc93-efbed25e3703","Aset Milik Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bogor","place_of_enactment","Cibinong","theme","PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengelolaan - barang - mili - daerah
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD 2009/11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi barang daerah dan tertib pengelolaan barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaran pemerintahan dengan adanya perubahan Peraturan UU No. dibidang pengelolaan barang milik daerah berdasarkan ketentuan Pasal 81 PP No. 6 Tahun 2006 maka perlu membentuk Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahu 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 4 Tahun 1968; UU No. 72 Tahun 1957; UU No. 5 Tahun 1960; UU o. 4 Tahun 1996; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 46 Tahun 1971; PP No. 40 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 31 Tahun 2005; PP No. 40 Tahun 1996; PP No. 24 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perpres No. 40 Tahun 1974; Keputusan Perpres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa akli diubah terakhir dengan Perpres No. 95 Tahun 2007; Permendagri No. 5 Tahun 1997; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 17 tahun 2007; Permendagri No. 49 Tahun 2001; Permendagri No. 7 Tahun 2002; Permendagri No. 12 Tahun 2003; Permendagri No. 9 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008. \n Peraturan DaerahIni Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Prinsip-Prinsip Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perencanaan Kebutuhan Dan Penganggan, Pengadaan Barang Milik Daerah, Penerimaan Penyimpanan Dan Penyaluran, Penggunaan, Penatausahaan, Pemanfaatan, Pengamanan Dan Pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Pembinaan Pengendalian Dan Pengawasan, Pembiayaan, Tuntutan Ganti Rugi, Sanksi, Penyidikan, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2009. \n 95 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 44 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 108).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah adanya perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik daerah yang mengharuskan peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002. Peraturan ini mengatur pengelolaan barang milik daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan, serta tuntutan ganti rugi. Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan tanah dan bangunan, serta kebijakan pengamanan barang milik daerah. Sekretaris Daerah selaku pengelola berwenang menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah, meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang, serta mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik daerah. Kepala SKPD selaku pengguna barang berwenang mengajukan rencana kebutuhan barang, melakukan pencatatan dan inventarisasi, serta menggunakan barang milik daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 20 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penangguhan pencairan realisasi anggaran.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 27 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan penetapan status penggunaan barang milik daerah.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 28 dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan dana pemeliharaan barang milik daerah.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 36 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan penetapan persetujuan pemanfaatan barang milik daerah.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BOGOR REGENCY
NUMBER : 11
YEAR : 2009

REGIONAL REGULATION OF BOGOR REGENCY
NUMBER 11 OF 2009
CONCERNING
MANAGEMENT OF REGIONAL ASSETS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BOGOR,

\n\n \n \n

Considering:

that in an effort to realize orderly administration of regional assets and orderly management of regional assets as an important element in the implementation of government administration, Bogor Regency Regional Regulation Number 44 of 2002 concerning Management of Regional Assets has been established;
that with the changes in laws and regulations in the field of regional assets management, Regional Regulation Number 44 of 2002 as referred to in letter a needs to be reviewed;
that based on the provisions of Article 81 of Government Regulation Number 6 of 2006 concerning Management of State/Regional Assets, further provisions regarding the management of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b6de6ab9-a47f-471a-89ba-51c34ca03077","actionData","errors"]