[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b6d924b2-00f5-419b-91b5-f614c0f29655","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2019","number","1","year","2019","published_date","2019-03-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak","tags",[],"location","Pemerintah Kota Ambon","place_of_enactment","Ambon","theme","Penyelenggaraan Kota Layak Anak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD. No. 2019/1, TLD. 2019/361, LL Kota Ambon : 27 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kota Layak Anak
ABSTRAK:	\n \n Bahwa setiap anak memiliki hak asasi yang melekat secara kodrati karunia Tuhan Yang Maha Esa sebagai bagian dari harkat dan martabat manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Berdasarkan ketentuan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemenuhan hak anak di wilayah kabupaten/kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. Untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha melalui pengembangan KOta Layak Anak. \n Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 19 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 17 Tahun 2016; PP No. 15 Tahun 1955; PERMENPPPA No. 13 Tahun 2010; PERMENPPPA No. 11 Tahun 2011; PERMENPPPA No. 12 Tahun 2011; PERMENPPPA No. 13 Tahun 2011; PERMENPPPA No. 14 Tahun 2011; PERDAPROMALUKU No. 2 Tahun 2012; PERDAKOTAMBON No. 12 Tahun 2015; PERDAKOTAMBON No. 10 Tahun 2015; PERDAKOTAMBON No. 4 Tahun 2016; PERDAKOTAMBON No. 07 Tahun 2017; \n Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum, hak dan kewajiban anak, kelembagaan kota layak anak, pemenuhan hak-hak anak, lingkungan layak anak, peranserta masyarakat, dunia usaha dan media, larangan, sanksi administratif, pendanaan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2019. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan mengenai pengembangan KLA, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. \n Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya peraturan daerah ini dalam lembaran daerah. \n 10 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak di Kota Ambon agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Latar belakang peraturan ini adalah untuk mewujudkan anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera, serta melindungi mereka dari ancaman permasalahan sosial.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pembentukan Gugus Tugas KLA yang bertugas mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan terkait KLA. Gugus Tugas ini bertanggung jawab menyusun Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD-KLA) selama 5 tahun, melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dalam RAD-KLA, serta membuat laporan kepada Walikota. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang pembentukan Forum Anak sebagai wadah partisipasi anak dalam pembangunan.

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban anak, yang meliputi hak sipil dan kebebasan, hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta hak perlindungan khusus. Pemerintah Kota memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas dan layanan publik untuk memenuhi hak-hak anak tersebut. Peraturan ini juga mengatur tentang Negeri/Desa/Kelurahan Layak Anak dan Sekolah Ramah Anak sebagai bagian dari lingkungan layak anak.

","transitional_provisions","1. Gugus Tugas KLA dan Forum Anak yang telah dibentuk dan ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif (maksimal Rp. 50.000.000), penghentian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan izin usaha.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 20 ayat (1) huruf d (adopsi ilegal), Pasal 23 ayat (1) huruf a, b, c (tidak memberikan perlindungan khusus), Pasal 23 ayat (2) huruf a dan Pasal 29 huruf b dan c (eksploitasi anak dalam pemberitaan media), dan Pasal 27 ayat (4) huruf c (mempekerjakan anak) dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF AMBON
PROVINSI MALUKU

REGULATION OF AMBON CITY
NUMBER 1 OF 2019
ON
CHILD-FRIENDLY CITY MANAGEMENT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAYOR OF AMBON,

\n\n \n \n

Menimbang :

that every child has inherent human rights as a natural gift from God Almighty as part of the dignity of a whole human being.
that every child has the right to life, to grow, to develop and to participate fairly in accordance with human dignity, and to be protected from violence and discrimination;
that based on the provisions of the Attachment to Law Number 23 of 2014 on Regional Government, the fulfillment of children's rights in regencies/cities is the authority of the regency/city;
that to ensure the fulfillment of children's rights, serious efforts are needed from the government, society and the business world through the development of Child-Friendly Cities;
that based on the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b6d924b2-00f5-419b-91b5-f614c0f29655","actionData","errors"]