[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b6c8981d-44cd-4b03-8b5f-743c1f5b6c74","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota","short_title","Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2016","number","10","year","2016","published_date","2016-08-02","effective_date","2016-08-09","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6dee84a9-2ff6-4517-bfb4-75fe2b1bdec5","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif","short_name","Permenpar","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Kementerian Pariwisata","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Dengan Peraturan Menteri ini, 3 (tiga) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan, sebagai berikut: 1. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.37/UM.001/MKP/07 tentang Kriteria Dan Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan; 2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.03/UM.001/MKP/2008 tentang Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Tahun 2008; 3. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.33/UM.001/MKP/2009 tentang Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Tahun 2009.
2016
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif NO. 10, BN. 2016 No. 1173, jdih.kemenparekraf.go.id
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif TENTANG Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor \r\n50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan \r\nKepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025, Pemerintah \r\nDaerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi \r\ndengan Menteri dalam rangka mensinergikan \r\npenyusunan Rencana Induk Pembangunan \r\nKepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota;\r\nb. bahwa dalam rangka mensinergikan penyusunan\r\nRencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi \r\ndan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam \r\nhuruf a, perlu disusun pedoman sebagai acuan bagi \r\nPemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam \r\nmenyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan \r\nProvinsi dan Kabupaten/Kota;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan \r\nPeraturan Menteri Pariwisata tentang PedomanPenyusunan Rencana Induk Pembangunan \r\nKepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota;\r\n \n 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang \r\nKementerian Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4916);\r\n2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang \r\nKepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4966);\r\n3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah \r\ndiubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun \r\n2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang \r\nnomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 \r\nNomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5679; \r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang \r\nRencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional \r\nTahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 5262); \r\n5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang \r\nOrganisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); \r\n6. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang \r\nKementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 20); \r\n7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 \r\ntentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian \r\nPariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 \r\nNomor 545); \n Pendahuluan; Landasan Pembangunan Kepariwisataan Indonesia; Muatan Materi Riparprov dan Riparkab/Kota; Proses Penyusunan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif ini mulai berlaku pada tanggal 09 Agustus 2016. \n 56 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini memberikan pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan (RIPPAR) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan yang sistematis dan terstruktur dalam menghasilkan RIPPAR yang berkelanjutan dan sinergis dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (RIPPARNAS).

Latar Belakang dan Tujuan:

Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional, memperluas kesempatan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan daya tarik wisata, serta memupuk rasa cinta tanah air. Pembangunan kepariwisataan harus selaras dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang menekankan pentingnya RIPPAR sebagai pedoman pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan.

Ketentuan Substansial:

Pedoman ini mencakup:

Landasan Pembangunan Kepariwisataan Indonesia: Asas dan prinsip pembangunan kepariwisataan yang bersumber dari ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945, dan Pancasila.
Muatan Materi RIPPAR-PROV dan RIPPAR-KAB/KOTA: Potensi dan permasalahan pembangunan kepariwisataan, isu-isu strategis, posisi kepariwisataan dalam kebijakan pembangunan, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, rencana, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan.
Proses Penyusunan: Pembentukan kelompok kerja, pengumpulan data, penyusunan rancangan, uji publik, dan penetapan RIPPAR melalui Peraturan Daerah.

RIPPARPROV dan RIPPARKAB/KOTA harus memuat potensi dan permasalahan pembangunan kepariwisataan, isu-isu strategis yang harus dijawab, posisi pembangunan kepariwisataan dalam kebijakan pembangunan wilayah dan kepariwisataan, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, rencana, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan. Rumusan rencana dalam RIPPARPROV dan RIPPARKAB/KOTA akan difokuskan pada rencana pembangunan perwilayahan pariwisata yang merupakan penjabaran teknis dari strategi pembangunan destinasi pariwisata.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF TOURISM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF TOURISM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 10 OF 2016

ABOUT

GUIDELINES FOR THE PREPARATION OF THE TOURISM DEVELOPMENT MASTER PLAN OF PROVINCES AND REGENCY/MUNICIPALITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF TOURISM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=b6c8981d-44cd-4b03-8b5f-743c1f5b6c74","actionData","errors"]