[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b6bbbeae-dd39-4124-a5e6-d1eba009f532","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rote Ndao No. 3 Tahun 2007","number","3","year","2007","published_date","2007-07-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rote Ndao","place_of_enactment","Ba'a","theme","Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

rekreasi-tempat-retribusi
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2007 Nomor 025
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa kegiatan rekreasi dan olahraga merupakan salah satu kebutuhan masyarakat, perlu ditata tempat dan pemanfaatan secara berdaya guna dan berhasil guna;\r\nb.\tbahwa dalam rangka tetap terpeliharanya Tempat Rekreasi dan Olahraga dengan baik perlu dipungut retribusi;\r\nc.\tbahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Pemerintah daerah berwenang menetapkan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagai salah satu jenis Peneriamaan Daerah yang dapat diatur pemanfaatannya untuk kepentingan pembangunan daerah;\r\nd.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagiamana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. \n Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005. \n Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Nama, Obyek dan Subyek Retribusi; Bab 3. Golongan Retribusi dan Wilayah Pemungutan, Bab 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Bab 5. Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Bab 6. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Bab 7. Tata Cara Penetapan; Bab 8. Tata Cara Pemungutan; Bab 9. Tata Cara Pembayaran; Bab 10. Tata Cara Penagihan; Bab 11. Sanksi Administrasi; Bab 12. Keberatan; Bab 13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Bab 18. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2007. \n 9 halaman; 2 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga di Kabupaten Rote Ndao. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui pemungutan retribusi dari pemanfaatan tempat rekreasi dan olahraga yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Ketentuan substansial mencakup jenis, objek, dan subjek retribusi. Jenis retribusi adalah Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, termasuk jasa usaha di dalamnya. Objek retribusi meliputi berbagai fasilitas rekreasi dan olahraga seperti pantai, danau, pulau, gua, bukit, taman rekreasi, stadion, kolam renang, arena pacuan, rumah adat, museum, dan pusat kebudayaan. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas tersebut.

Peraturan ini juga mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan tempat rekreasi dan olahraga oleh Pemerintah Daerah melalui dinas teknis terkait atau instansi yang ditunjuk. Klasifikasi dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada jenis fasilitas, kapasitas, kualitas pelayanan, dan manfaat ekonomi yang diperoleh. Tarif retribusi ditetapkan untuk berbagai kategori, seperti retribusi masuk, fasilitas permainan, penggunaan fasilitas olahraga, penginapan, parkir, dan penyelenggaraan kegiatan khusus.

Selanjutnya, diatur mengenai penetapan dan pemungutan retribusi, tata cara pembayaran, serta sanksi administratif bagi yang terlambat membayar. Penindakan dan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang retribusi daerah juga diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

","transitional_provisions","1. Ketentuan yang mengatur retribusi pada daerah ini tetap berlaku sampai dengan diterbitkannya Peraturan Bupati yang mengatur rincian pelaksanaan, tarif dan tata cara administratif.\n2. Semua ketentuan teknis pelaksanaan yang diperlukan dapat diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bupati.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang terlambat membayar retribusi dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n\n

CHAPTER V
DETERMINATION AND COLLECTION

Article 6

The amount of the fee due is determined based on the calculation of the fee obligor in the SPTRD or through the determination of an SKRD by the authorized official.
An SKRD is issued if the calculation or payment is not made properly, or there is a payment deficiency.
Provisions regarding the procedures for issuing SPTRD, SSPD, SKRD, SKRDL and SKRDKB as well as procedures for correction and objection shall be further regulated by Regent Regulation.

Article 7

The collection of fees is carried out by officers appointed by the Regional Government or other parties authorized based on statutory regulations.
Collecting officers are required to issue proof of receipt and/or other documents required in accordance with the provisions.
Collection is carried out at the place, time and procedures as regulated by Regent Regulation.

CHAPTER VI
PAYMENT PROCEDURES

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b6bbbeae-dd39-4124-a5e6-d1eba009f532","actionData","errors"]