[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b699f8a9-74a1-4444-ae0b-98e106e3c613","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 8 Tahun 2013 tentang PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 8 Tahun 2013","number","8","year","2013","published_date","2013-11-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"9f8e0348-e454-4767-afe0-258145c0963d","Lalu Lintas & Prasarana Jalan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur","place_of_enactment","Muara Sabak","theme","PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN - JALAN - DAERAH
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2013/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN DAERAH
ABSTRAK:	\n \n bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi mempunyai peranan penting dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian nasional khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;\r\nbahwa untuk mewujudkan peranan jalan sebagaimana mestinya, penyelenggaraan jalan perlu dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengintegrasikan semua komponen termasuk mengikutsertakan peran masyarakat;\r\nbahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlbat dalam penyelenggaraan jalan, diperlukan pengaturan tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 34 Tahun 2006; PERDA No. 7 Tahun 2012 \n PERDA ini Mengatur Mengenai Penyelenggaraan Jalan Daerah; Meliputi Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup; Rencana Umum Jaringan Jalan Daerah; Pengelompokkan Jalan; Penyelenggaraan Penggunaan Jalan; Peran Serta Masyarakat; Penyidikan; Ketentuan Pidana; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2013. \n 27 hlmn; 1 pnjlsn \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan jalan daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Latar belakangnya adalah pentingnya jalan dalam menunjang pembangunan dan perekonomian daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan kepastian hukum, keamanan, ketertiban, dan keselamatan dalam penggunaan jalan, serta mewujudkan sistem jaringan jalan yang terpadu.

Ketentuan substansial mencakup:

Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan jalan daerah, yang meliputi rencana jangka panjang (20 tahun) dan jangka menengah (5 tahun). Proses penyusunan melibatkan penyiapan rancangan awal, konsultasi publik, musyawarah rencana pembangunan, dan penyusunan rancangan akhir.
Pengelompokan jalan berdasarkan sistem (primer dan sekunder), fungsi (arteri, kolektor, lokal, lingkungan), status (jalan kabupaten), dan kelas jalan (I, II, III). Setiap kelas jalan memiliki spesifikasi teknis terkait lebar, kecepatan rencana, dan muatan sumbu terberat.
Penyelenggaraan penggunaan jalan, termasuk perencanaan pembangunan dan pemeliharaan jalan, pengaturan penggunaan jalan (penetapan kriteria, pengendalian lingkungan jalan, penggunaan jalan selain untuk lalu lintas), dispensasi penggunaan jalan untuk kendaraan tertentu, dan penertiban lalu lintas dan jalan.
Peran serta masyarakat dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan, yang dapat berupa pemberian usulan, saran, informasi, atau dana.

Peraturan ini juga mengatur pengawasan penggunaan jalan dan pemeriksaan kelebihan muatan, serta penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah.

","transitional_provisions","sanctions","

Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.24.000.000,00.
Setiap orang yang merusak rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, fasilitas pejalan kaki, dan alat pengaman pengguna jalan sehingga tidak berfungsi dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00.
Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00.
Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang yang tidak menggunakan jaringan jalan sesuai dengan kelas jalan yang ditentukan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TANJUNG JABUNG TIMUR REGENCY
NUMBER 8 OF 2013
CONCERNING
REGIONAL ROAD MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TANJUNG JABUNG TIMUR,

\n\n \n \n

Considering:

that roads as part of the transportation system have an important role in supporting the development and growth of the national economy, especially in Tanjung Jabung Timur Regency;
that in order to realize the role of roads as it should be, road management needs to be carried out efficiently and effectively by integrating all components, including involving the role of the community;
that to provide direction, foundation and legal certainty to all parties involved in road management, it is necessary to regulate the Regional Road Management;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b699f8a9-74a1-4444-ae0b-98e106e3c613","actionData","errors"]