[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b688dbca-3319-459b-805a-66a6ec895a34","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Humbang Hasundutan No. 1 Tahun 2011","number","1","year","2011","published_date","2011-02-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan","place_of_enactment","Dolok Sanggul","theme","Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1 , LD. 2011/No. 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Humbang Hasundutan. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor. Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan keselamatan teknis, melestarikan lingkungan, dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Ketentuan substansial mencakup:

Kewajiban uji berkala bagi kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan, becak bermotor, dan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan.
Masa uji berlaku selama 6 bulan.
Persyaratan umum pengujian kendaraan bermotor, termasuk fasilitas dan peralatan pengujian, tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis, dan prosedur pengujian yang ditetapkan.
Pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata.
Pembinaan dan pengawasan teknis dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Pariwisata.
Ketentuan mengenai buku uji dan tanda uji berkala, termasuk data yang harus tercantum di dalamnya.
Prosedur uji berkala kendaraan bermotor, termasuk persyaratan permohonan, penolakan permohonan, dan pengujian ulang.
Penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor yang akan dihapuskan atau dilelang.
Kewajiban pemilik kendaraan untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan kendaraan.
Objek retribusi adalah setiap pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor.
Besaran tarif retribusi untuk berbagai jenis kendaraan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi uji kendaraan bermotor, tanda uji berkala serta tanda samping yang dikeluarkan sebelumnya dinyatakan masih berlaku sampai masa uji berkalanya berakhir.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[106],{"_107":108,"_109":110,"_36":111},"text","PERDA Kab. Humbang Hasundutan No. 4 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/135852/perda-kab-humbang-hasundutan-no-4-tahun-2019","d70e52b9-9aa5-499d-8e8c-e58baca9f9f4","establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF HUMBANG HASUNDUTAN
REGIONAL REGULATION OF HUMBANG HASUNDUTAN REGENCY
NUMBER 1 OF 2011
CONCERNING
MOTOR VEHICLE TESTING RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF HUMBANG HASUNDUTAN,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to increase Regional Original Income through motor vehicle testing services to the public, it is necessary to impose retribution for service fees to be used as much as possible for the welfare of the community;
that based on the provisions of Article 110 paragraph (1) letter g, Article 117 and Article 156 of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Regional Government of Humbang Hasundutan Regency is authorized to collect retribution for motor vehicle testing services;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Motor Vehicle

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b688dbca-3319-459b-805a-66a6ec895a34","actionData","errors"]