[{"_1":2,"_115":-5,"_116":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b686e0d1-a6a0-4057-8725-d9c2b7ed8b26","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_111":112,"_113":114},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":82,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":-5,"_109":110},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2010","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2010","number","1","year","2010","published_date","2010-01-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Magelang","place_of_enactment","Mungkid","theme","Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2010","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

APBD
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, BD.2010/No.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 181 ayat (1)\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah\r\nsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-\r\nUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah\r\nmenjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan\r\nPeraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah\r\n(APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk\r\nmemperoleh persetujuan bersama;\r\nb. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan\r\ndan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja\r\nPemerintah Daerah Tahun 2009 yang dijabarkan kedalam kebijakan\r\numum APBD serta prioritas dan plafon anggaran yang telah disepakati\r\nbersama antara pemerintah daerah dengan DPRD pada tanggal\r\n12 Nopember 2009;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf\r\na dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah\r\ntentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten\r\nMagelang Tahun Anggaran 2010; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan\r\nDaerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;\r\nUndang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan\r\nBangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1985 Nomor 68,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun\r\n1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985\r\ntentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 3569);Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan\r\nRetribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997\r\nNomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34\r\nTahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);\r\nUndang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak\r\nAtas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 3688);\r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara\r\nNegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);\r\nUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);\r\nUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan\r\nPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4389);\r\nUndang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,\r\nPengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan\r\nPembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4421);\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor\r\n125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah\r\nbeberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12\r\nTahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor\r\n32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4844);\r\nUndang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan\r\nKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan\r\nIbukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah\r\nKotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor\r\n119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor\r\n119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan\r\nProtokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan\r\nRakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan\r\nKetiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang\r\nKedudukan dan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota\r\nDewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4712);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan\r\nKeuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4502);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar\r\nAkuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4503);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor\r\n136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang\r\nDana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4575);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem\r\nInformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4576);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan\r\nKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005\r\nNomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4578);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman\r\nPenyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman\r\nPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan\r\nKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4614);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan\r\nPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Laporan\r\nKeterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD\r\ndan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah\r\nkepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4693);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian\r\nPemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan\r\nPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4737);\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan\r\nKeuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4972);\r\nKeputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman\r\nPelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4330), sebagaimana telah\r\nbeberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95\r\nTahun 2007 tentang Perubahan ketuuh Atas Keputusan Presiden\r\nNomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan\r\nBarang/Jasa Pemerintah;\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang\r\nPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007\r\ntentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13\r\nTahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang\r\nPokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008\r\ntentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah\r\nDaerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten\r\nMagelang Tahun 2008 Nomor 21); \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2010. \n 8 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2010. APBD ini mencakup pendapatan daerah sebesar Rp. 886.034.607.445,00 dan belanja daerah sebesar Rp. 1.017.189.050.548,00, sehingga terdapat defisit sebesar Rp. (131.154.443.103,00). Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan sebesar Rp. 136.864.443.103,00 dan pengeluaran sebesar Rp. 5.710.000.000,00, menghasilkan pembiayaan netto sebesar Rp. 131.154.443.103,00.

\n\n

Pendapatan Daerah: Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sejumlah Rp. 78.651.453.672,00, dana perimbangan sejumlah Rp. 751.952.206.273,00, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 55.430.947.500,00. PAD mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemda lainnya, serta bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

\n\n

Belanja Daerah: Terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 795.638.769.582,00 dan belanja langsung sebesar Rp. 221.550.280.966,00. Belanja tidak langsung mencakup belanja pegawai, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan pemerintahan desa, serta belanja tidak terduga. Belanja langsung mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

\n\n

Pembiayaan Daerah: Terdiri dari penerimaan sebesar Rp. 136.864.443.103,00 dan pengeluaran sebesar Rp. 5.710.000.000,00. Penerimaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah dari pemerintah. Pengeluaran mencakup pembayaran utang dan pemberian pinjaman daerah kepada lembaga/masyarakat.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur bahwa dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Bupati menetapkan peraturan tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAGELANG REGENCY GOVERNMENT
MAGELANG REGENCY REGULATION
NUMBER 1 OF 2010
on
THE BUDGET OF REVENUE AND EXPENDITURE
OF MAGELANG REGENCY FOR FISCAL YEAR 2010

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAGELANG,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that based on the provisions in Article 181 paragraph (1) of Law Number 32 of 2004 on Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 12 of 2008 on the Second Amendment to Law Number 32 of 2005 on Regional Government into Law, the Regional Head submits a Draft Regional Regulation on the Budget of Revenue and Expenditure (APBD) to THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA (DPRD) to obtain joint approval;
that the Draft Regional Regulation on the Budget of Revenue and Expenditure (APBD) submitted as referred to in letter a, is a manifestation of the Regional Government Work Plan of 2009 which is elaborated into

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b686e0d1-a6a0-4057-8725-d9c2b7ed8b26","actionData","errors"]