[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b67f849f-2114-437f-ba75-351f040612cd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 1999 tentang RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 1999","number","6","year","1999","published_date","1999-07-30","effective_date","2000-02-17","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jambi","place_of_enactment","Jambi","theme","RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
1999
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2000/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
ABSTRAK:	\n \n Dengan ditetapkannya Kepmendagri No. 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan jenis retribusi Daerah Tingkat I. \n UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 49 Prp Tahun 1960; UU No. 5 Tahun 1974; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 1980; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 22 Tahun 1990; PP No. 24 Tahun 1993; PP No. 44 Tahun 1993; PP No. 20 Tahun 1997; Keppres No. 44 Tahun 1999; Kepmendagri No. 23 Tahun 1986; Keputusan Bersama Menhub dan Mendagri No. KM 109 Tahun 1990 dan No. 95 Tahun 1990; Kepmendagri No. 61 Tahun 1993; Kepmenhub No. KM 67 Tahun 1993; Kepmenhub No. 71 Tahun 1993; Kepmendagri No. 171 Tahun 1997; Kepmendagri No. 174 Tahun 1997; Kepmendagri No. 175 Tahun 1997; Kepmendagri No. 119 Tahun 1997; Kepmendagri 147 Tahun 1998; Perda Prov. Daerah Tingkat I Jambi No. 4 Tahun 1988. \n Perda ini mengatur mengenai Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, meliputi: Nama, Objek, dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Surat Pendaftaran; Penetapan Retribusi; Tata Cara Pemungutan; Sanksi Administrasi; Tata Cara Pembayaran; Keberatan; Pengembalian KElebihan Pembayaran; PEngurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; Kedaluwarsa Penagihan; Ketentuan Pidana; Penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2000. \n Dengan berlakunya Perda ini maka segala ketentuan yang ada dan bertentangan/tidak sesuai dengan Perda ini, dinyatakan tidak berlaku lagi. \n Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPTRD dan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan; Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, ditetapkan oleh Kepala Daerah.\r\nTata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi, diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.\r\nHal-hal yang belum cukup diatur dalam Perda ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi. \n 19 hlm.; Penjelasan 2 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini menggantikan Peraturan Daerah Tingkat I Jambi Nomor 8 Tahun 1994 tentang Retribusi Atas Kendaraan Bermotor Wajib Uji karena tidak sesuai lagi.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Provinsi Daerah Tingkat I Jambi. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, yang menjadikan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai kewenangan Pemerintah Daerah Tingkat I.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor, menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pelayanan kemasyarakatan, serta meningkatkan pemeriksaan teknis kelaikan jalan kendaraan demi ketertiban dan keselamatan lalu lintas.

Ketentuan substansial meliputi:

Nama retribusi adalah Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
Objek retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang meliputi mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan.
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
Retribusi pengujian kendaraan bermotor digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
Tingkat penggunaan jasa didasarkan pada frekuensi pengujian dan jenis kendaraan.
Struktur tarif dibebankan berdasarkan jenis kendaraan bermotor.
Besarnya biaya pengujian berkala ditetapkan untuk pertama kali dan selanjutnya, dengan biaya yang berbeda untuk setiap jenis kendaraan.
Masa retribusi adalah 6 bulan.
Wajib retribusi wajib mengisi Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SPTRD).

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Emilik kendaraan bermotor wajib uji berkala yang karena kelalaian terlambat melaksanakan pengujian berkala, dikenal in biaya pengujian berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan tambahan biaya untuk setiap bulan keterlambatan sebagaimana tercantum dibawah ini.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF JAMBI PROVINCE
NUMBER 2 YEAR 2000 SERIES B NUMBER : 1

REGIONAL REGULATION OF JAMBI PROVINCE LEVEL I REGION
NUMBER 6 YEAR 1999
CONCERNING
MOTOR VEHICLE TESTING RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR HEAD OF JAMBI LEVEL I REGION

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that with the enactment of the Decree of the Minister of Home Affairs Number 119 of 1998 concerning the Scope and Types of Regional Retribution of Level I Regions and Level II Regions, the Motor Vehicle Testing Service Retribution is a type of Level I Regional retribution,
that in order to collect retribution as referred to in letter a, it needs to be regulated by a Regional Regulation.

In view of :

Law Number 61 of 1958 concerning the Stipulation of Emergency Law Number 19 of 1957 concerning the Establishment of Level I Autonomous Regions of West Sumatra, Jambi and Riau

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b67f849f-2114-437f-ba75-351f040612cd","actionData","errors"]