[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b67d1eff-9e2b-48a3-a7cc-0ea4766f4ed9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik","short_title","Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2021","number","22","year","2021","published_date","2021-10-06","effective_date","2021-10-07","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6f5779f5-e2ea-448d-8bb0-b22517233239","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan","short_name","Peraturan BPOM","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"ba8e8363-834f-45d3-85f2-9308c4bc5c62","Hak & Perlindungan Konsumen","tags",[],"location","Badan Pengawas Obat dan Makanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2021
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan NO. 22, BN.2021/No.1130, peraturan.go.id: 15 hlm.
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan TENTANG Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2021. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Sertifikasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1017).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mengatur tentang tata cara penerbitan izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Latar belakang peraturan ini adalah untuk melindungi masyarakat dari peredaran pangan olahan yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi, serta untuk menyesuaikan dengan kebutuhan hukum dan organisasi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup kewajiban bagi setiap orang yang memproduksi pangan olahan untuk diedarkan agar memenuhi standar keamanan pangan dengan menerapkan CPPOB. Produsen wajib memiliki Izin Penerapan CPPOB dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tata cara penerbitan izin meliputi pendaftaran akun secara daring, pengajuan permohonan dengan dokumen persyaratan (peta lokasi, denah bangunan, panduan mutu, deskripsi pangan olahan, alur proses produksi), penilaian oleh BPOM melalui evaluasi dokumen dan audit, serta penerbitan keputusan berupa penerbitan atau penolakan izin.

Peraturan ini juga mengatur mengenai perubahan Izin Penerapan CPPOB (perubahan nama pemegang izin, alamat, proses produksi, penambahan fasilitas, perubahan denah bangunan), masa berlaku izin (5 tahun), perpanjangan izin, biaya penerbitan/perpanjangan/perubahan izin, penilaian kembali izin berdasarkan hasil pengawasan, dan pengawasan penerapan CPPOB oleh Kepala Badan melalui pengawasan rutin dan insidental.

","transitional_provisions","1. Permohonan sertifikat CPPOB yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap diproses dengan menyesuaikan pada Peraturan Badan ini.\n2. Produsen yang telah memiliki sertifikat CPPOB sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikat.\n3. Produsen yang telah memiliki hasil pemeriksaan BPOM terhadap pemenuhan persyaratan CPPOB sebelum berlakunya Peraturan Badan ini wajib mengajukan permohonan penerbitan Izin Penerapan CPPOB paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan terhitung sejak Peraturan Badan ini diundangkan.","sanctions","1. Setiap Orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan/atau Pasal 10 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:\na. peringatan;\nb. penghentian sementara dari kegiatan;\nc. pengenaan denda administratif;\nd. penarikan Pangan Olahan dari peredaran;\ne. pemusnahan; dan/atau\nf. pencabutan Izin Penerapan CPPOB.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1130, 2021

ΒΡΟΜ. Penerbitan Izin. Penerapan. Cara Produksi. Pangan Olahan yang Baik. Tata Cara. Pencabutan.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 22 TAHUN 2021
TENTANG
TATA CARA PENERBITAN IZIN PENERAPAN
CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

\n\n \n \n

Menimbang :

bahwa untuk melindungi masyarakat dari peredaran
pangan olahan yang tidak memenuhi standar dan
persyaratan keamanan, mutu, dan gizi, perlu diterapkan
cara produksi pangan olahan yang baik;
bahwa penerapan cara produksi pangan olahan yang
baik sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibuktikan
dengan izin penerapan cara produksi pangan olahan
yang baik;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Pasal 3 Peraturan

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b67d1eff-9e2b-48a3-a7cc-0ea4766f4ed9","actionData","errors"]