[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b67c987f-5190-49aa-8560-196a32b292d9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":82,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 8 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 8 Tahun 2018","number","8","year","2018","published_date","2018-10-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen","place_of_enactment","Serui","theme","Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI-PENGENDALIAN-MENARA-TELEKOMUNIKASI
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD. 2018/ No. 8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 156 ayat (1), perlu menetapkan peraturan daerah tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi. \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 40 Tahun 2008; PP No. 19 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 23 Tahun 2011; PP No. 69 Tahun 2010; Peraturan Bersama Menkumham dan Mendagri No. 20 dan 77 Tahun 2012; Permendagri No. 80 Tahun 2015. \n Dalam peraturan daerah ini diatur tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa, pemeriksaan, pemanfaatan, insentif pemungutan, penyidikan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2018. \n Penjelasan: 2 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Kepulauan Yapen. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mengendalikan tata ruang wilayah.

Ketentuan Substansial:

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi: Retribusi dipungut atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi, dengan objek retribusi adalah pemanfaatan ruang tersebut dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk pendirian/pembangunan menara telekomunikasi.
Golongan Retribusi: Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa: Diukur berdasarkan pelayanan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
Prinsip Penetapan Tarif: Tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian.
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi: Ditetapkan dengan rumus: Retribusi = Tingkat Penggunaan Jasa x Tarif dasar penarikan retribusi. Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
Wilayah Pemungutan: Retribusi dipungut di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen.
Masa dan Saat Terutang Retribusi: Masa retribusi adalah 1 tahun, dan retribusi terutang pada saat ditetapkan SKRD.
Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran: Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran dilunasi sekaligus paling lambat 30 hari sejak diterbitkannya SKRD.
Keberatan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD. Kelebihan pembayaran dapat dikembalikan.
Kedaluwarsa: Hak penagihan retribusi kedaluwarsa setelah 3 tahun.
Pemeriksaan: Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan.
Pemanfaatan: Hasil retribusi merupakan pendapatan daerah yang digunakan untuk mendanai kegiatan terkait pengendalian menara telekomunikasi.
Insentif Pemungutan: Instansi pemungut retribusi dapat diberi insentif.
Penyidikan: Pejabat Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana retribusi.

","transitional_provisions","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF YAPEN ISLANDS
PAPUA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF YAPEN ISLANDS REGENCY
NUMBER 08 YEAR 2018
ABOUT
TELECOMMUNICATION TOWER CONTROL RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF YAPEN ISLANDS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 156 paragraph (1)\nLaw Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes\nand Regional Retribution, it is necessary to stipulate a Regulation\nof the Region concerning Telecommunication Tower\nControl Retribution; \n \n
Remembering:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 State Constitution of the\nRepublic of Indonesia; \n Law Number 12 of 1969 concerning\nthe Establishment of West Irian Province and Autonomous\nRegencies in West Irian Province (State Gazette\nof the Republic of Indonesia of 1969 Number 47,\nSupplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia\nNumber 2907); \n Law Number 21

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b67c987f-5190-49aa-8560-196a32b292d9","actionData","errors"]