[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b67b47a3-0ac9-4fb7-a359-0627dbfce0fc","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2021 tentang Rekomendasi Impor Bahan Berbahaya","short_title","Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2021","number","16","year","2021","published_date","2021-07-06","effective_date","2021-07-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","9e8afacd-d599-4d70-9cd5-3f8e4a78ff04","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Perindustrian","short_name","Permenperin","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional","tags",[],"location","Kementerian Perindustrian","place_of_enactment","Jakarta","theme","Rekomendasi Impor Bahan Berbahaya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2021
Peraturan Menteri Perindustrian NO. 16, BN 2021 NO ; 800 ; PERATURAN GO.ID; 28 HLM
Peraturan Menteri Perindustrian TENTANG Rekomendasi Impor Bahan Berbahaya
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2021. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67/M-IND/PER/8/2016 tentang Pedoman Penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Tanda Pendaftaran dengan Sistem Elektronik di Kementerian Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67/M-IND/PER/8/2016 tentang Pedoman Penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Tanda Pendaftaran dengan Sistem Elektronik di Kementerian Perindustrian.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai rekomendasi impor bahan berbahaya (B2) yang menjadi kewenangan Kementerian Perindustrian. Latar belakangnya adalah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan impor B2 dengan memberikan kepastian hukum dalam pemberian rekomendasi impor. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengatur tata cara pemberian rekomendasi impor B2.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

\n\n

Perusahaan API-P dan API-U dapat melakukan impor B2 setelah mendapatkan persetujuan impor yang hanya dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Perindustrian yang didelegasikan kepada Direktur Jenderal.
Perusahaan API-P dilarang menjual atau memindahtangankan B2 yang diimpor, sementara Perusahaan API-U bertanggung jawab terhadap peredaran B2 yang diimpor dan dilarang mendistribusikan B2 kepada pihak yang tidak sesuai dengan rekomendasi.
Proses verifikasi bagi perusahaan API-P dan API-U untuk mendapatkan rekomendasi, termasuk persyaratan lembaga verifikasi, dokumen yang diperlukan, dan jangka waktu verifikasi.
Prosedur pengajuan permohonan rekomendasi impor B2 melalui SIINas, dokumen yang diperlukan, dan jangka waktu penerbitan rekomendasi.
Informasi yang harus dimuat dalam rekomendasi bagi Perusahaan API-P dan API-U, masa berlaku rekomendasi, serta ketentuan mengenai perubahan rekomendasi.
Kewajiban penyampaian laporan perkembangan impor oleh Perusahaan API-P dan API-U kepada Direktur Jenderal secara berkala.
Pengawasan yang dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal berupa pemeriksaan di lokasi pabrik atau gudang penyimpanan.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai persyaratan bagi lembaga pelaksana verifikasi, proses verifikasi yang harus dilakukan oleh lembaga tersebut, serta biaya yang timbul akibat verifikasi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Perusahaan API-P yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Perusahaan API-U yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (3) serta Perusahaan API-P dan Perusahaan API-U yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa:\n2. penolakan permohonan Rekomendasi pada periode berikutnya; dan/atau\n3. rekomendasi pencabutan atas persetujuan Impor yang telah diterbitkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA
No.800, 2021 KEMENPERIN. Import. Material. Hazardous.
Recommendation.

REGULATION OF THE MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 16 OF 2021
ON
RECOMMENDATION FOR IMPORT OF HAZARDOUS MATERIALS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas :

that to support the smooth implementation of the import of hazardous materials, it is necessary to have legal certainty in the granting of recommendations for the import of hazardous materials and regulations regarding the procedures for granting recommendations for the import of hazardous materials which are the authority of the Ministry of Industry;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Industry concerning Recommendations for the Import of Hazardous Materials;

Bearing in Mind / Having

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b67b47a3-0ac9-4fb7-a359-0627dbfce0fc","actionData","errors"]