[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b6739b93-1a5a-4a5e-b9df-8b0e721ad241","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 92 Tahun 2010 tentang Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 92 Tahun 2010","number","92","year","2010","published_date","2010-12-31","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"0a3cfb9e-6846-4d36-871c-dcb4bee3509a","Profesi & Sertifikasi Keahlian",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2010
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 92, jdih.dephub. go.id : 12 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 92 Tahun 2010 ini bertujuan untuk mengatur tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian, yang merupakan bagian dari sistem perkeretaapian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009. Peraturan ini menetapkan bahwa setiap penyelenggara sarana perkeretaapian wajib melaksanakan pemeriksaan sarana yang dioperasikan untuk mengetahui kondisi dan fungsi sarana perkeretaapian. Pemeriksaan ini harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki kompetensi dan sertifikat yang sesuai. Sertifikat kompetensi ini diperoleh setelah lulus pendidikan dan pelatihan dari lembaga yang terakreditasi. Peraturan ini juga mengatur jenis dan klasifikasi keahlian tenaga pemeriksa, serta persyaratan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Selain itu, peraturan ini menetapkan kewajiban bagi pemegang sertifikat untuk membawa tanda pengenal (smart card) dan melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

","transitional_provisions","1. Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian yang ada pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini tetap dapat melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.\n2. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan ini berlaku penyelenggara sarana perkeretaapian wajib menyesuaikan persyaratan dan kualifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.\n3. Dalam hal lembaga pendidikan dan pelatihan terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 belum ada, penerbitan sertifikat serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.","sanctions","1. Tanda pengenal (smart card) Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian dapat dicabut apabila pemegang melanggar Pasal 13.\n2. Pencabutan dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 hari kerja.\n3. Apabila peringatan tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan tanda pengenal untuk 30 hari kerja.\n4. Tanda pengenal dicabut jika selama pembekuan tidak ada upaya perbaikan.\n5. Tanda pengenal dibekukan tanpa peringatan jika pemegang tidak memenuhi standar kesehatan, pindah tugas, atau terkena pengaruh alkohol/narkotika.\n6. Tanda pengenal dicabut tanpa peringatan jika digunakan oleh orang lain, diperoleh dengan cara tidak sah, atau pemegang dijatuhi hukuman disiplin berat.","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","Permenhub No. 8 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/102906/permenhub-no-8-tahun-2017","b5ab4483-cbfc-4ab1-a58a-4abb4439b12a","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF TRANSPORTATION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION
NUMBER: PM. 92 YEAR 2010
CONCERNING
RAILWAY FACILITIES INSPECTOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF TRANSPORTATION,

Considering:	that Government Regulation Number 56 of 2009 concerning Railway Operation has regulated the Railway Facilities Inspector; that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Transportation concerning Railway Facilities Inspector.
In view of:	Law Number 23 of 2007 concerning Railways (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2007 Number 65, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4722); Government Regulation Number 56 of 2009 concerning Railway Operation (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2009 Number 129, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5048); Presi

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b6739b93-1a5a-4a5e-b9df-8b0e721ad241","actionData","errors"]